RUU TNI Picu Polemik, Saidiman Ahmad: Kepercayaan Publik Bukan Alasan Kembalikan Dwifungsi

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Saidiman Ahmad menyoroti Revisi Undang-Undang TNI yang tengah menjadi perbincangan publik. Melalui akun X pribadinya, ia mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap TNI tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan dwifungsi TNI.

"Kepercayaan publik selama ini pada institusi TNI bukan alasan untuk mengembalikan dwifungsi," tulis Saidiman dalam cuitannya pada Senin.

Ia kemudian mengibaratkan kondisi ini dengan tingginya approval rating seorang presiden yang tidak bisa dijadikan alasan untuk mengusulkan perpanjangan masa jabatan.

"Sama dengan approval rating pada presiden bukan alasan untuk menyetujui usulan tiga periode," lanjutnya.

Baca Juga

• Mahfud Md: "Pemerintahan Prabowo Baru Tindak Korupsi Era Sebelumnya, yang Baru Belum Terungkap"
• PSI Kecam Dedy Sitorus: "Serangan ke Jokowi Soal Kasus Hasto Adalah Cara Murahan"
• Saiful Mujani Kritik Pembahasan Tertutup RUU TNI di Hotel Mewah: "Ini Melanggar Amanat Reformasi"
• Bahlil Dorong Ormas Keagamaan Kelola Tambang: "Agar Kekayaan Alam Tak Hanya Dinikmati Konglomerat"

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Presiden menegaskan bahwa berbagai survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap TNI masih tinggi.

"Ya ada beberapa pihak yang ngotot melawan temuannya sendiri. Bahkan mungkin setelah itu tak percaya sama temuannya sendiri," ujar Hasan Nasbi.

RUU TNI sendiri merupakan usulan pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Di era pemerintahan Prabowo-Gibran, pembahasan revisi ini beberapa kali terhenti akibat gelombang penolakan dari masyarakat sipil.

Karena kuatnya penolakan, DPR tidak secara terbuka membahas revisi UU TNI. Proses revisi bahkan dilakukan dengan mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta prinsip partisipasi publik yang bermakna.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok