Rumah Mewah di Sentul Disegel Pemerintah, Zulhas: Lingkungannya Rusak, Ya Habislah

Top Post Ad

 

Repelita, Bogor - Sejumlah rumah mewah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan pada Kamis.

Penyegelan dilakukan karena properti tersebut diduga melanggar aturan lingkungan di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Cikeas-Cileungsi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menghentikan aktivitas di lokasi dengan memasang plang pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

"Peringatan: Area Ini Dalam Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup," demikian bunyi tulisan di plang yang terpasang.

Zulkifli Hasan menyatakan penyegelan dilakukan karena ditemukan sejumlah pelanggaran berat, termasuk ketidaksesuaian izin lingkungan dengan kegiatan di lapangan.

"Ada beberapa catatan dari KLHK yang masuk pelanggaran berat. Sungai Ciangsana mengalami sedimentasi, tidak ada sumur resapan, dan yang paling parah adalah cut and fill. Selain itu, ada izin lingkungan yang diterbitkan, tapi realisasinya di lapangan berbeda," ujarnya.

Baca Juga

• Harta Kekayaan Ade Yasin Jadi Sorotan Usai Disinggung Dedi Mulyadi Terkait Izin Hibisc Fantasy
• Presiden Prabowo Pastikan Penundaan Pengangkatan CPNS Sedang Diatasi, Pengamat Soroti Warisan Politisasi Era Jokowi
• Joko Anwar Kritik Pengangkatan Ifan Seventeen sebagai Dirut PFN: "Tidak Cukup Pengalaman di Industri Film"
• Presiden Prabowo Berkelakar soal Jaksa Agung yang "Lagi Ngejar-ngejar Orang" dalam Diskusi dengan Rektor

Menurutnya, alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan telah merusak ekosistem di hulu DAS Cikeas-Cileungsi. Kondisi ini berdampak pada banjir dan longsor di wilayah Bekasi dan Bogor saat musim hujan.

Ia menegaskan bahwa kawasan Sentul memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem Jabodetabek. Jika aturan lingkungan tidak ditegakkan, dampaknya tidak hanya menyebabkan bencana alam, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional akibat berkurangnya lahan pertanian.

"Poin paling penting adalah clear and clean government, mulai dari perizinan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan. KLHK menemukan banyak pelanggaran yang harus segera dibenahi," katanya.

Zulkifli menyoroti pembangunan yang tidak terkendali di kawasan tersebut.

"Kalau di sini jadi rumah semua, kalau sungainya rusak, lingkungannya rusak, ya habislah. Karena ini hulu, pusatnya di sini. Makanya ini yang harus dibenahi," tambahnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok