Revisi UU TNI-Polri-Kejaksaan Dikritik: Jhon Sitorus Sebut Orde Baru Bisa Kembali

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus, kembali mengkritik revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan yang semakin ramai mendapat penolakan.

Dia menjelaskan beberapa poin penting dalam revisi UU tersebut. Pertama, terkait Dwi Fungsi ABRI, di mana TNI dapat berperan sebagai militer sekaligus pejabat sipil.

Kedua, jaksa tidak bisa ditangkap meskipun melakukan tindak pidana, kecuali ada izin dari Jaksa Agung.

Ketiga, kekuasaan Kejaksaan semakin kuat, di mana jalannya pengadilan bisa diintervensi oleh Kejagung.

Keempat, TNI akan diperbolehkan berbisnis, yang berpotensi melahirkan konflik horizontal.

Baca Juga

• Komisi III DPR Dorong Mahkamah Agung Bentuk Kamar Khusus Pajak untuk Optimalkan Keuangan Negara
• Pangeran Mangkubumi Tantang Deddy Sitorus Buktikan Klaim Soal Utusan Jokowi dan Hasto
• Tujuh Tersangka Jaringan Penyelundupan Senjata Api ke Papua Ditangkap, Satpam Sleman Terlibat
• Jokowi Geram Dituding Kirim Utusan ke PDIP, Sindir Fitnah yang Terus Berlanjut

Kelima, hak-hak sipil semakin tergerus karena kekuasaan TNI dan Polri yang semakin tak terkendali.

Selain itu, Polri diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, sehingga mekanisme kontrolnya hilang.

“Wewenang intelijen di Kejaksaan dan Polri akan menabrak kewenangan BIN,” ujar Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya.

Dia berharap agar revisi UU ini terus dikawal, apalagi sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, sementara UU Perampasan Aset Koruptor tidak dibahas sama sekali.

“Jika revisi UU TNI-Polri-Kejaksaan sampai goal, siap-siap menyambut Orde Baru,” tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok