Revisi UU TNI-Polri-Kejaksaan Dikritik: Jhon Sitorus Sebut Orde Baru Bisa Kembali

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus, kembali mengkritik revisi UU TNI, UU Polri, dan UU Kejaksaan yang semakin ramai mendapat penolakan.

Dia menjelaskan beberapa poin penting dalam revisi UU tersebut. Pertama, terkait Dwi Fungsi ABRI, di mana TNI dapat berperan sebagai militer sekaligus pejabat sipil.

Kedua, jaksa tidak bisa ditangkap meskipun melakukan tindak pidana, kecuali ada izin dari Jaksa Agung.

Ketiga, kekuasaan Kejaksaan semakin kuat, di mana jalannya pengadilan bisa diintervensi oleh Kejagung.

Keempat, TNI akan diperbolehkan berbisnis, yang berpotensi melahirkan konflik horizontal.

Baca Juga

• KPK Kejar Aset TPPU Almarhum Mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba melalui Gugatan Keperdataan
• Bulog Dinilai Tidak Transparan, 300 Ribu Ton Beras Impor Berkutu Ditemukan
• Serangan Terhadap Kejagung Meningkat, Pengamat: Pola Lama untuk Jegal Pemberantasan Korupsi
• [Diduga Terkait Skandal PDNS] Roy Suryo: Budi Arie Setiadi Ketar-ketir Gegara Dugaan Korupsi PDNS

Kelima, hak-hak sipil semakin tergerus karena kekuasaan TNI dan Polri yang semakin tak terkendali.

Selain itu, Polri diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan, sehingga mekanisme kontrolnya hilang.

“Wewenang intelijen di Kejaksaan dan Polri akan menabrak kewenangan BIN,” ujar Jhon Sitorus melalui akun X pribadinya.

Dia berharap agar revisi UU ini terus dikawal, apalagi sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, sementara UU Perampasan Aset Koruptor tidak dibahas sama sekali.

“Jika revisi UU TNI-Polri-Kejaksaan sampai goal, siap-siap menyambut Orde Baru,” tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok