Repelita Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi pernyataan Politisi PDIP M Guntur Romli yang mengkritik gagasan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) tentang Partai Super Tbk. PSI meminta agar Guntur tidak mencampuri urusan partai lain, dan menegaskan bahwa keputusan mengenai struktur partai merupakan hasil rembukan internal DPP dan Dewan Pembina PSI.
Juru Bicara DPP PSI, Wiryawan, menanggapi pernyataan Guntur yang mencurigai gagasan Jokowi sebagai kritik terhadap PSI. Guntur sebelumnya menyebutkan bahwa gagasan mengenai partai super Tbk terkait dengan kekuasaan Dewan Pembina PSI yang dinilai berada di atas Ketua Umum.
"Dapur berbeda-beda, silakan urus dapur masing-masing. Keputusan soal partai super terbuka ini hasil rembuk DPP dan Dewan Pembina PSI," kata Wiryawan kepada wartawan pada Sabtu (8/3/2025).
Wiryawan juga mengingatkan bahwa PSI menghormati cara masing-masing partai dalam menentukan ketua umum, dan meminta pihak lain untuk tidak mengomentari hal-hal yang tidak dipahami.
"Sebaliknya, kami berharap pihak-pihak lain untuk tidak mengomentari hal-hal yang tidak dipahami dan stop menebar ilusi," tegasnya.
Sebelumnya, M Guntur Romli menilai bahwa gagasan Jokowi terkait Partai Super Tbk merupakan kritik terhadap struktur kepemimpinan PSI yang dinilai otoriter. Guntur menyebutkan bahwa dalam AD/ART PSI, Dewan Pembina memiliki kewenangan di atas Ketua Umum.
"Ide Jokowi soal Partai 'Super Tbk' adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep, anak Jokowi," kata Guntur pada Jumat (7/3/2025).
Guntur juga mengungkapkan bahwa meski Kaesang Pangarep saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, kewenangan Ketua Umum menurut AD/ART PSI masih berada di bawah Dewan Pembina.
"Dalam AD/ART PSI Pasal 14, disebutkan Dewan Pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai," ujar Guntur. Ia menilai bahwa Dewan Pembina yang dipimpin oleh Jeffrie Geovanie dan Raja Juli Antoni memiliki kekuasaan mutlak di PSI.
Bendera PSI Perorangan. [Akun IG psi_id]
Guntur melanjutkan bahwa meski Kaesang menjabat sebagai Ketua Umum, kekuasaan sejati ada di tangan Dewan Pembina. Bahkan, menurutnya, jabatan Ketua Umum bisa diganti kapan saja oleh Dewan Pembina PSI.
"Jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum di PSI tidak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI," tambahnya.
Menurut Guntur, kritik Jokowi tentang Partai Super Tbk seharusnya dipahami sebagai kritik terhadap struktur kepemimpinan di PSI yang dinilai didominasi oleh Dewan Pembina, bukan oleh Ketua Umum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
