Repelita Jakarta - Kebijakan ekonomi era pemerintahan Prabowo Subianto membawa harapan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Menurut Guru Besar Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Prof. Daniel M. Rosyid, konsep ekonomi yang dibangun Prabowo saat ini berlandaskan nasionalisme yang kuat demi kepentingan rakyat.
"Bercirikan nasionalisme, populisme, pembangunan pertanian dan pedesaan, industrialisasi terpimpin, garang terhadap neoliberal, serta mengutamakan kedaulatan dan pertahanan. Prabowonomics mengancam mafia dan oligarki yang mendukung status quo yang selama ini berpesta pora di atas penderitaan rakyat Indonesia," ucap Prof. Daniel.
Ia menilai konsep tersebut akan semakin kuat jika dalam ketatanegaraannya Prabowo mampu mengembalikan konstitusi UUD 1945 asli. Menurutnya, amandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002 telah memperkuat kelompok kapitalis dan oligarki di Indonesia.
"Amandemen konstitusi sebagai salah satu tuntutan Reformasi 1998 telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.
Ia juga menilai reformasi hanya memperkuat kekuasaan elite partai politik dan kelompok oligarki.
"Reformasi 1998 hanya mendatangkan demokrasi mbelgedhes di mana elite parpol makin berkuasa bersama para oligarki yang makin kenyang melahap segala," lanjutnya.
"Kaum reformis sekuler radikal dengan dukungan kekuatan neolib berhasil menjegal Habibienomics, lalu menyiapkan jalan bagi kapitalisme penuh pasca-reformasi yang kini terbukti gagal mewujudkan janji-janjinya dalam demokratisasi, desentralisasi, dan pemberantasan korupsi," tambahnya.
Selain itu, Prof. Daniel mengapresiasi langkah Prabowo di pentas politik ekonomi global dengan bergabung ke BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
"Dengan penuh percaya diri Prabowo bersama BRICS menyalip di tikungan Barat dan AS yang sedang mengalami degradasi, kekeringan imajinasi, dan kehilangan kepemimpinan moral," pungkasnya.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
