Pembahasan RUU TNI Dinilai Janggal, Amnesty Soroti Proses yang Tidak Transparan

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan perlakuan beberapa petugas terhadap dua aktivis yang hendak menyampaikan protes damai terkait rapat tertutup RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

Aksi yang berlangsung pada Sabtu tidak menyerang orang maupun fasilitas acara. Usman menyebut kejadian ini mirip dengan pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang tahun lalu.

Ia menegaskan bahwa protes tersebut tidak hanya menyoroti substansi RUU yang memperluas jabatan sipil bagi militer aktif serta penghapusan larangan berbisnis dan berpolitik praktis, tetapi juga mempertanyakan agenda pembahasan yang dianggap janggal.

Baca Juga

• 15 Kementerian/Lembaga Bisa Diisi Personil Aktif di Revisi UU TNI, Saiful Mujani: Prabowo Ini Benar-benar Set Back ke Orde Baru
• KSAD Sebut "Otak Kampungan" bagi Penggiring Isu Orde Baru, Umar Hasibuan Sindir Mirip Mirip Mertuanya
• Roy Suryo soal Gibran Kunjungi Kampus Kosong: "Hebat, Kemajuan, Tapi Tak Ada Orangnya"
• Gibran Rakabuming Sarankan Siswa Gunakan AI untuk Tugas, Netizen: "Ajaran Malas Berpikir"

"Janggal karena tidak transparan dan partisipatif, terburu-buru, berlangsung di saat libur akhir pekan, memakai hotel mahal yang tidak konsekuen dengan anjuran efisiensi," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Usman mempertanyakan mengapa pembahasan tidak dilakukan secara terbuka dan partisipatif di Gedung DPR pada hari kerja. Ia menilai proses yang terburu-buru ini menimbulkan kecurigaan terhadap niat di balik revisi undang-undang tersebut.

Menurutnya, protes yang dilakukan merupakan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi secara damai. Oleh karena itu, tindakan represif terhadap aksi tersebut dinilai tidak pantas.

"Kami mendesak agar proses pembahasan RUU TNI berjalan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik," tutupnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok