Repelita Jakarta - Kondisi perekonomian Indonesia saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai kondisi itu terjadi akibat kebijakan era pemerintahan Joko Widodo.
Penilaian tersebut disampaikan Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli. Dia turut menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), khususnya dalam upaya memenangkan Pilpres 2024 untuk mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden.
Romli menilai defisit anggaran, beban utang luar negeri, pelemahan nilai rupiah, anjloknya harga saham, gelombang PHK, pengetatan anggaran, dan kerugian besar di sejumlah BUMN Karya adalah konsekuensi dari kebijakan Jokowi yang dinilai tidak bertanggung jawab. "Kesulitan ekonomi saat ini adalah buah dari kebijakan Jokowi yang terlalu fokus pada pemenangan Pilpres 2024, dengan mengorbankan stabilitas keuangan negara," ujar Romli.
Ia juga menyoroti peran Gibran sebagai faktor kunci dalam kemenangan Prabowo. Menurutnya, Jokowi tidak mungkin memenangkan Prabowo tanpa dukungan total dari birokrasi, aparat, dan anggaran negara. "Prabowo adalah lawan Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Tanpa Gibran sebagai cawapres, dukungan itu tidak akan terjadi," tegasnya.
Romli mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut hanya Rp250 triliun dari total Rp500 triliun dana bantuan sosial (Bansos) yang sampai ke tangan penerima. "Separuhnya, Rp250 triliun, kemana? Ini yang diduga menjadi 'bancakan politik' untuk pemenangan Gibran di Pilpres 2024," ujarnya.
Ia mendesak pemerintahan Prabowo untuk segera melakukan audit menyeluruh dan penegakan hukum guna menutup kebocoran anggaran serta mengembalikan uang negara yang diduga dikorupsi di era Jokowi. "Pemerintahan Prabowo jangan hanya jadi tukang cuci piring kotor setelah pemerintahan sebelumnya berpesta-pora," tegas Romli.
Romli juga menyoroti sejumlah proyek infrastruktur mercusuar di era Jokowi yang dinilai merugikan negara. Beberapa di antaranya adalah Sirkuit Mandalika yang mengalami kerugian, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melampaui anggaran, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). "Jokowi awalnya mengatakan kereta cepat tidak akan membebani APBN, tapi nyatanya sekarang jadi beban negara," ujarnya.
Selain itu, Romli mengungkapkan dugaan penyelundupan bijih nikel ke China yang disebut melibatkan Bobby Nasution, menantu Jokowi. "Ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan di era Jokowi lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat," tambahnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
