Megawati Tolak Revisi UU TNI-Polri, Adian Napitupulu: Bertentangan dengan TAP MPR

Top Post Ad

Repelita Jakarta - Politisi PDIP, Adian Napitupulu, angkat suara terkait alasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak revisi UU TNI dan Polri.

Adian mengatakan bahwa alasan Megawati sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya TAP MPR yang terbit pasca reformasi.

"Ketua Umum PDI Perjuangan menolak revisi UU TNI dan Polri karena peran TNI dan Polri sudah diputuskan dalam TAP MPR," kata Adian dikutip dari akun Instagramnya, Senin.

Ia menegaskan bahwa revisi UU TNI akan bertentangan dengan TAP MPR yang telah menetapkan pemisahan peran TNI dan Polri.

Baca Juga

• Ketatnya Pengamanan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta, Dandhy Laksono Sebut Sudah Masuk Kategori Kudeta
• Di Balik Kontroversi, Nikita Mirzani Ternyata Sering Berbuat Baik: Beri Tip Rp1 Juta ke Ojol hingga Donasi Rp100 Juta
• Ifan Seventeen Terbata-bata Jelaskan Portofolio di Industri Film, Begitukah Seharusnya Seorang Dirut PFN?
• Ceramah Tarawih Anies Baswedan di Masjid Salman ITB Penuh Sesak

"Merevisi UU TNI dan Polri berarti bertentangan dengan TAP MPR," ujar Adian.

Sikap Megawati ini sebelumnya disampaikan dalam Mukernas Perindo di Inews Tower, Jakarta.

"Kalau saya ngomong gini, Ibu Mega enggak setuju (RUU TNI-Polri), ya enggak setuju, lah," tegas Megawati kala itu.

Megawati mempertanyakan urgensi usulan revisi UU tersebut dan menilai perlu ada kajian mendalam sebelum dilakukan perubahan.

Menurutnya, revisi dua undang-undang itu berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI yang telah dihapus melalui TAP MPR Nomor VI/MPR/2000. Pemisahan TNI dan Polri, menurut Megawati, adalah bagian dari reformasi yang tidak boleh dikembalikan ke masa lalu. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok