Repelita Jakarta - Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, melontarkan sindiran tajam terhadap Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembentukan tim kajian khusus yang bertugas mengidentifikasi hambatan investasi di Indonesia.
Umar mempertanyakan kiprah Luhut selama menjabat sebagai menteri dalam satu dekade terakhir. Ia menilai bahwa tidak ada investasi besar yang secara nyata dibawa masuk oleh Luhut ke Indonesia.
"Perasaan ya 10 tahun jadi menteri, saya nggak pernah tahu dia pernah bawa investor besar ke negara ini," kata Umar di X @UmarHasibuan__ (14/3/2025).
Umar juga menantang publik untuk menyebutkan investor besar yang pernah dibawa Luhut ke Indonesia. "Apa kalian bisa kasih info ke saya investor besar yang pernah dibawa Luhut ke Indonesia, ges?" lanjutnya.
Sindiran Umar muncul setelah Luhut bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membentuk tim kajian khusus guna mengatasi hambatan investasi. Langkah ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan politikus dan pengamat ekonomi yang mempertanyakan efektivitasnya.
Sebelumnya, diketahui bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sepakat membentuk tim kajian khusus guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat investasi di Indonesia.
"Kami sepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan menelaah berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia, mengingat dinamika ekonomi global yang terus berkembang," ujar Luhut dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.
Luhut menambahkan bahwa ia dan Airlangga menyadari adanya beberapa regulasi yang dinilai dapat menjadi kendala bagi investasi. Oleh karena itu, mereka berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar regulasi tersebut dapat dihapus.
"Nantinya, tim ini akan mulai bekerja besok selama satu minggu. Harapannya, ekonomi kita bisa semakin membaik," lanjutnya.
Pembentukan tim khusus ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan kondusif bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan antara Dewan Ekonomi Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga guna memastikan kebijakan ekonomi yang terkoordinasi, selaras, dan terintegrasi dengan baik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
