Repelita Jakarta - Sutradara film Dirty Vote, Dandhy Laksono, menyoroti ketatnya pengamanan dalam pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta. Ia mengkritik keterlibatan personel militer, termasuk Kopassus, dalam menjaga jalannya rapat tersebut.
Dandhy menilai pengerahan tentara untuk mengamankan pembahasan undang-undang yang berpotensi menguntungkan institusi mereka sendiri merupakan tindakan yang mencederai demokrasi.
"Tentara dimobilisasi untuk menjaga pembahasan RUU yang menguntungkan dirinya," kata Dandhy melalui akun X @Dandhy_Laksono.
Ia bahkan menilai situasi ini sudah masuk dalam kategori kudeta.
"Itu sudah kategori kudeta," tandasnya.
Pengamanan ketat dalam pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta ini pun sontak menjadi sorotan publik.
Terutama setelah beredarnya foto dan video yang menunjukkan kehadiran pasukan elite Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI.
Sejumlah netizen mengkritisi langkah ini, mempertanyakan urgensi serta prosedur pengerahan pasukan khusus di lokasi tersebut.
Akun X Gump n Hell menyatakan keheranannya atas kehadiran Koopssus, menyebut situasi sudah dalam kondisi genting.
"Njir, Koopssus sampai turun. Artinya keadaan sudah genting sekali. SAS aja ketar-ketir," tulisnya dalam unggahan yang mendapat ribuan tanda suka dan komentar.
Sementara itu, akun lain seperti Zen RS mengunggah video pendek yang menunjukkan suasana di dalam hotel setelah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil mencoba memasuki ruang rapat tertutup DPR terkait RUU TNI.
"Sesaat dan setelah Andrie Yunus dari @KontraS bersama koalisi masyarakat sipil lain menerobos rapat tertutup pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont," tukasnya.
Kritik juga muncul dari akun Bareng Warga, yang menyoroti ketatnya penjagaan oleh personel berseragam loreng.
"Ketatnya penjagaan oleh tentara yang menjelijili Fairmont membuat kami tidak bisa masuk dan menyuarakan pendapat," ungkapnya.
Sejumlah netizen lainnya mempertanyakan dasar hukum dan prosedur pengerahan Koopssus ke lokasi rapat.
"Masyarakat mestinya bertanya apa urgensi pengerahan Koopssus ke hotel itu? Siapa yg perintahkan? Sesuai prosedur & doktrin gak?" cuit Gump n Hell dalam unggahan lainnya.
Sebelumnya, Komisi I DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) di Hotel Fairmont Jakarta.
Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diberlakukan.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa aturan DPR memungkinkan rapat legislatif berlangsung di luar Kompleks Parlemen Senayan, asalkan mendapatkan izin dari pimpinan DPR.
Ia juga menyebut bahwa Hotel Fairmont dipilih karena adanya kerja sama yang memberikan potongan harga bagi DPR.
Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa intensitas pembahasan RUU TNI yang tinggi menjadi alasan utama perlunya tempat yang mendukung kelancaran diskusi.
Namun, publik mempertanyakan keputusan ini, mengingat tarif kamar di hotel bintang lima tersebut berkisar antara Rp2,6 juta hingga Rp4,6 juta per malam.
Menanggapi kritik soal penggunaan anggaran, Indra menekankan bahwa meskipun DPR juga terkena kebijakan efisiensi, masih ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk pembahasan undang-undang yang dianggap strategis.
Dalam rapat tersebut, sejumlah pasal yang dinilai krusial ikut dibahas, termasuk aturan mengenai tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga sipil, serta batas usia pensiun.
Keputusan ini terus menjadi sorotan, terutama dari kelompok masyarakat sipil yang khawatir revisi RUU TNI akan membuka ruang lebih besar bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
![[BREAKING NEWS] Jampidsus Febrie Adriansyah Dilaporkan ke KPK, Diduga Terlibat Korupsi dan Pencucian Uang](https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfZHvSSnZaiFMVkCz8ocwsE4GMSMdtxiAtJzIusAGEPVpAES5A84i7KpnnHZvgHY-moTXNqZTblCJPPYnXupUqr1Z2jZxW7fkNEfiaKWAo6I1H2uOLxYnV4DnjDi5gHPu_pWpM=w680?key=L7BLdnC34y_YLMY3yAK2mbqN)
