Kasad Maruli Tegaskan Kenaikan Pangkat Teddy Sah: "Itu Kewenangan Kami, Tak Ada Pelanggaran"

Top Post Ad

  

Repelita Jakarta - Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel (Letkol) memunculkan banyak reaksi negatif. Namun, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersikeras bahwa hal itu tidak melanggar undang-undang.

Jenderal Maruli menegaskan bahwa Teddy tidak perlu mundur dari jabatannya sebagai Seskab meski masih berstatus sebagai prajurit TNI aktif. Ia menjelaskan bahwa posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres), yang memungkinkan prajurit aktif untuk menduduki jabatan tersebut.

Selain itu, Maruli menegaskan bahwa kenaikan pangkat Teddy merupakan kewenangan penuh Panglima TNI dan dirinya sebagai Kasad. “Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?" kata Maruli.

Baca Juga

• Febri Diansyah hingga Todung Mulya Lubis Jadi Pendamping Hukum Hasto, PDIP: Aktivis dan Tokoh Anti Korupsi Turun Gunung
• PDIP Pilih 17 Advokat untuk Dampingi Hasto Kristiyanto, Guntur Romli: Kasusnya Politik Bukan Korupsi
• Luhut Dibandingkan dengan Umar Hasibuan: Sindiran Kader PKB Soal Investasi dan Tim Kajian Khusus
• Kenaikan Pangkat Mayor Teddy Dinilai Melanggar UU, Pengamat Sebut Prabowo Abaikan Konstitusi

Ia juga menanggapi kritik terkait kenaikan pangkat dengan mencontohkan kasus prajurit yang bertugas di daerah rawan seperti Papua. “Ada orang yang pernah di Papua, temannya yang bertempur betul dan komplain pangkatnya nggak naik-naik. Saya pengen tahu siapa orangnya. Betul nggak dia benar-benar bertempur, atau pernah perang nggak dia? Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan Kasad). Jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan),” tegas Maruli.

Maruli juga menegaskan bahwa TNI memiliki undang-undang sendiri yang mengatur kenaikan pangkat dan penempatan prajurit. “Hak kita nggak ada, karena apa? Karena dianggap masih rawan. Makanya kita harus punya undang-undang sendiri. Bukan kami pengen enak. Apa enaknya, apa untungnya dengan bikin undang-undang sendiri di kalangan militer? Apakah kami hebat? Kami juga tidak mau punya anggota penjahat. Kita hukum juga. Saya jamin anggota-anggota misalnya (melakukan) kegiatan ilegal, kita hukum,” pungkasnya.

Netizen pun ramai memberikan tanggapan terkait polemik ini. "Kenaikan pangkat harus adil dan sesuai aturan, bukan karena kedekatan dengan atasan," tulis @HukumPro. Sementara itu, @NasionalWatch berkomentar, "TNI harus transparan dalam penentuan kenaikan pangkat agar tidak menimbulkan polemik."

Polemik ini masih menjadi perdebatan di kalangan publik, terutama terkait transparansi dan keadilan dalam proses kenaikan pangkat di lingkungan TNI. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok