Indonesia Dibayangi Utang Rp10.000 Triliun, Ekonom Desak Sri Mulyani Mundur

Top Post Ad

 

Repelita, Jakarta  - Anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun 2025 diperkirakan berpotensi memicu lonjakan utang pemerintah yang dapat mencapai Rp10.000 triliun hingga akhir tahun. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kinerja pajak yang menurun hingga 41,8 persen (yoy) pada Januari 2025 akan berdampak pada defisit APBN yang bisa melampaui batas 3 persen, serta memengaruhi utang pemerintah.

“Jika di bulan Januari saja utang naik 43,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, maka pada akhir 2025, diperkirakan utang pemerintah bisa tembus Rp10.000 triliun,” kata Bhima dalam keterangannya yang disampaikan pada Jumat, 14 Maret 2025.

Bhima menambahkan bahwa beban bunga utang yang meningkat tajam pada tahun depan dapat menyebabkan overhang utang, memicu efek crowding out di sektor keuangan, dan mengakibatkan efisiensi belanja yang lebih ketat. Ia juga menyebutkan bahwa krisis pajak yang terjadi disebabkan oleh buruknya implementasi sistem digitalisasi perpajakan terbaru, Coretax, yang telah merusak stabilitas fiskal.

Baca Juga

• Sosok Kusyanto, Korban Salah Tangkap Polisi, Si Pencari Bekicot Nangis Dituduh Maling: Demi Allah
• Nasib Pegawai Hibisc Fantasy Pasca Pembongkaran: Dedi Mulyadi Pastikan THR dan Gaji Hingga Lebaran
• Muhammadiyah Sambut Positif Rencana Penandatanganan IUPK Batu Bara oleh Menteri ESDM
• Temuan Minyakita Palsu dan Takaran Tidak Sesuai, Polri Tindak Lanjuti dengan Penegakan Hukum

Menurut Bhima, situasi ini berpotensi menurunkan peringkat surat utang pemerintah akibat hilangnya kepercayaan investor. "Rating surat utang pemerintah juga diperkirakan mengalami evaluasi," tambahnya.

Ia juga menilai kinerja keuangan pemerintah pada awal tahun 2025 ini sebagai rapor merah bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya. Bhima mengkritik mereka yang dianggap gagal dalam mengelola keuangan dan disiplin fiskal.

“Kami mendesak Sri Mulyani, Wakil Menteri, dan Dirjen Pajak untuk mundur karena gagal menjalankan mandat disiplin fiskal tanpa rencana yang jelas, dan tidak berani melakukan terobosan pajak, justru merusak sistem perpajakan yang ada melalui buruknya implementasi Coretax,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok