Repelita Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan pada 18 Maret, mencapai level terendah dalam lebih dari satu dekade.
Penurunan ini dipicu oleh kekhawatiran investor terhadap program populis Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan pendanaan besar, penurunan pendapatan pajak, serta ketidakpastian terkait dana kekayaan sovereign wealth fund (SWF) Danantara yang baru diluncurkan.
IHSG turun hingga 7 persen pada sesi pagi, penurunan intraday terbesar sejak September 2011, sebelum akhirnya ditutup pada level 6.223,4 poin atau turun 3,8 persen dari hari sebelumnya.
Kekhawatiran investor semakin meningkat seiring dengan melemahnya ekonomi Indonesia dan melambatnya konsumsi di tengah upaya pemerintah mendanai program-program populis seperti program makan gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil.
Program ini menargetkan 17,5 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Namun, analis mempertanyakan keberlanjutan pendanaan program tersebut, terutama di tengah defisit anggaran yang muncul awal tahun ini dan penurunan pendapatan pajak sebesar 30 persen pada Januari-Februari 2025.
"Pemerintah meluncurkan kebijakan populis yang ambisius, tetapi kami melihat pendanaannya tidak memadai," kata Anthony Budiawan, ekonom dari Political Economy and Policy Studies, kepada The Straits Times. Ia menambahkan bahwa penurunan pajak dapat memicu defisit anggaran yang lebih besar dan kontraksi ekonomi.
Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal turut memperburuk sentimen pasar. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sekitar 60.000 pekerja dari 50 perusahaan kehilangan pekerjaan pada Januari dan Februari 2025. Salah satunya adalah Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yang menghentikan operasinya dan mem-PHK lebih dari 10.000 karyawan setelah dinyatakan bangkrut.
Ketua KSPI Said Iqbal menyatakan, PHK massal terjadi karena kinerja perusahaan yang buruk di tengah ketidakpastian ekonomi dan relokasi pabrik. "Lingkungan ekonomi yang tidak pasti membuat banyak perusahaan kesulitan bertahan," ujarnya.
Di sisi lain, peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025 sebagai dana kekayaan sovereign wealth fund terbaru Indonesia juga menuai kritik. Danantara bertujuan menjadi kendaraan investasi dan holding company untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan harapan meningkatkan peran BUMN dalam mendorong perekonomian nasional. Namun, skeptisisme muncul terkait struktur tata kelola dan potensi korupsi yang masih tinggi di lingkungan bisnis Indonesia.
"Tidak ada kekurangan inisiatif dari pemerintah, tetapi kurangnya kepercayaan publik terhadap implementasi dan tata kelola," kata Chandra Pasaribu, Kepala Penelitian di Yuanta Sekuritas.
Kekhawatiran investor semakin diperparah oleh isu pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meskipun ia membantah kabar tersebut. "Saya tidak mengundurkan diri dan akan terus menjalankan peran saya dalam menjaga keuangan negara," tegasnya dalam konferensi pers pada 18 Maret.
Meskipun demikian, analis Henry Pranoto meyakini bahwa ekonomi makro Indonesia masih dalam kondisi yang cukup baik. Cadangan devisa Indonesia mencapai rekor baru sebesar US$156,1 miliar pada Januari 2025, memberikan ruang bagi bank sentral untuk mempertahankan nilai rupiah.
"Pasar saham Indonesia masih sangat menarik dengan rasio price earnings 15 kali, lebih rendah dari median 10 tahun sebesar 20 kali, dan imbal hasil dividen mencapai 4,5 persen," ujarnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
