Repelita Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim bahwa 200 juta rakyat Indonesia tidak memiliki pengalaman dan referensi mengenai dwifungsi TNI.
"Coba lihat demografi Indonesia, sekitar 71 persen atau 200 juta rakyat tidak punya pengalaman dan referensi soal apa itu dwifungsi," kata Hasan Nasbi dalam unggahannya di X.
Menurutnya, bukan hanya masyarakat sipil yang tidak memahami dwifungsi, tetapi juga sebagian besar anggota TNI.
"Bahkan di TNI sekalipun, sebagian besar prajurit juga tidak punya pengalaman soal apa itu dwifungsi," ujarnya.
Hasan menegaskan bahwa dwifungsi hanyalah bagian dari masa lalu.
“Dwifungsi itu masa lalu. Sekarang kita mau menatap masa depan,” pungkasnya.
Wacana tentang dwifungsi TNI kembali mencuat setelah revisi Undang-Undang TNI mulai dibahas. Perubahan yang diusulkan mencakup pasal-pasal yang dinilai kontroversial, salah satunya terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dalam kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dwifungsi ABRI akan kembali seperti yang terjadi pada era Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam ranah sipil.
Selain itu, ada pula usulan mengenai penambahan batas usia pensiun bagi prajurit aktif, terutama di jabatan fungsional, hingga mencapai 65 tahun. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat menghambat promosi dan rotasi jabatan, serta menyebabkan penumpukan perwira menengah tanpa posisi yang jelas. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok