Repelita Jakarta - Driver ojek online (ojol) mengancam akan menggelar aksi pada Selasa dan setelah Lebaran 2025 sebagai bentuk protes terhadap bantuan hari raya (BHR) yang mereka terima. Para pengemudi mengaku hanya mendapat BHR senilai Rp50 ribu hingga Rp100 ribu, jauh dari angka Rp1 juta yang sebelumnya disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono menegaskan bahwa jumlah BHR yang diberikan aplikator tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa bantuan seharusnya senilai 20 persen dari pendapatan setahun terakhir.
"Hanya segelintir ojol yang menerima Rp900 ribu. Itu pun hanya ojol binaan, seperti yang dibawa masuk ke Istana bertemu Presiden. Sementara, ojol reguler hanya menerima Rp50 ribu," ungkap Igun.
"Kami protes keras terhadap aplikator yang telah melakukan akal-akalan, menipu Presiden, membangkang Menaker, dan membohongi ojol seluruh Indonesia. Demi citra baik di mata Presiden, mereka melaporkan bahwa BHR diberikan senilai hampir Rp1 juta, padahal itu pembohongan besar!" tegasnya.
Igun mencontohkan seorang pengemudi yang telah bekerja selama lima tahun tetapi hanya menerima BHR dengan nominal sangat kecil. Menurutnya, kondisi ini tidak adil. Ia juga mengkritik pemotongan biaya aplikasi yang mencapai 50 persen per orderan, sementara para driver tetap bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan.
"Lalu, aplikator hanya memberikan BHR Rp50 ribu saja? Ini sudah merupakan bentuk perbudakan bagi ojol, bukan kemitraan. Pemerintah dan Presiden harus mengambil tindakan tegas demi keadilan bagi driver ojol di seluruh Indonesia," desaknya.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menerima laporan dari para pengemudi dan meminta mereka yang merasa dirugikan untuk membuat pengaduan ke Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati juga mengajak para driver untuk melakukan aksi massal di Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyoroti ketidakadilan dalam pemberian BHR, di mana seorang pengemudi dengan pendapatan tahunan Rp33 juta hanya menerima Rp50 ribu.
"Nilai ini jelas jauh dari informasi yang diterima Presiden bahwa platform akan memberikan THR ojol sebesar Rp1 juta bagi setiap pekerjanya," ujarnya.
"Kami menyerukan kepada seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan kurir untuk mendatangi bersama-sama Kementerian Ketenagakerjaan dan membuat pengaduan massal pada 25 Maret 2025 pukul 10.00 WIB. Bagi yang di luar Jabodetabek, dapat mendatangi kantor pemerintah daerah setempat untuk mengadukan BHR yang tidak manusiawi," tegas Lily.
Ia juga mengungkapkan bahwa banyak aturan diskriminatif dari aplikator, termasuk potongan platform yang mencapai 50 persen dan membuat pendapatan driver semakin kecil.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta aplikator untuk menambah besaran BHR agar lebih dari Rp1 juta. Ia menekankan bahwa pengusaha aplikasi di Indonesia mendapatkan keuntungan besar berkat para pengemudi, sehingga harus memberikan timbal balik yang adil.
"Pengusaha harus tahu kalau dia untung, ya dia juga harus memperhatikan para pekerjanya. Justru, para pekerja inilah yang memberi keuntungan bagi dia," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.
Berdasarkan aturan, BHR untuk driver ojol harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Jika Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025, maka pengemudi seharusnya telah menerima bantuan tersebut pada hari ini. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
