DPR Buka Partisipasi Publik dalam Revisi KUHAP, Target Selesai dalam Dua Masa Sidang

Top Post Ad

Repelita Jakarta - DPR menyatakan akan membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Habiburokhman, anggota DPR, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam merancang aturan yang akan berlaku luas.

"Kami akan membuka akses drafnya agar masyarakat bisa memberi masukan. Partisipasi publik sangat kami harapkan," katanya.

Revisi ini diharapkan dapat memperbarui aturan hukum acara pidana yang telah berlaku selama 44 tahun.

Selain itu, pembaruan KUHAP juga perlu diselaraskan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Baca Juga

• Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Kembali Muncul, UGM dan Teman Kuliah Beri Klarifikasi
• Preman Cikiwul Ditangkap Usai Paksa Minta THR dan Ancam Tutup Akses Pabrik
• [BREAKING NEWS] Bus Jemaah Umrah Kecelakaan di Arab Saudi, 6 WNI Meninggal Dunia
• Viral Demo Tolak RUU TNI, Pria di Atas Truk Polisi Adu Kuat dengan Aparat

Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan revisi KUHAP akan berlangsung dalam dua masa sidang mendatang. Ia optimistis bahwa prosesnya tidak akan terlalu berlarut-larut.

"Kami perkirakan dua kali masa sidang cukup untuk membahas ini. Sebab, substansi revisi KUHAP lebih banyak berkaitan dengan penguatan hak-hak individu dalam proses hukum," jelasnya.

Adapun Rapat Kerja (Raker) terkait revisi KUHAP direncanakan berlangsung pada awal masa sidang berikutnya.

"Jadi, pembahasan secara resmi akan dimulai dalam waktu dekat. Kita akan mulai dengan rapat kerja di awal masa sidang yang akan datang," pungkasnya.

Sementara itu, DPR baru saja mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang, meski diwarnai berbagai kritik dan penolakan dari sejumlah pihak.

Kini, revisi KUHAP menjadi agenda besar berikutnya yang akan menyita perhatian banyak pihak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok