Repelita Jakarta - Media sosial diramaikan dengan klaim mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi Presiden RI ke-7, Joko Widodo, sebagai lulusan UGM. Rismon menyoroti penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah yang menurutnya belum ada di era 1980-an hingga 1990-an.
Klaim ini memicu polemik di kalangan warganet, dengan perdebatan sengit antara yang setuju dan tidak. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menegaskan bahwa informasi yang disampaikan Rismon tidak akurat. “Kami sangat menyesalkan informasi yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat,” ungkap Sigit.
Sigit menjelaskan bahwa penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi dan ijazah di era tersebut sudah umum. “Bahkan di sekitar kampus UGM sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa seluruh isi skripsi Joko Widodo setebal 91 halaman masih menggunakan mesin ketik, sementara sampul dan lembar pengesahan dicetak di percetakan.
Soal nomor seri ijazah yang disebut Rismon tidak menggunakan klaster, Sigit menjelaskan bahwa penomoran ijazah di Fakultas Kehutanan saat itu memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. “Ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah asli. Dia pernah kuliah di sini, aktif dalam kegiatan mahasiswa, dan tercatat menempuh banyak mata kuliah,” tegasnya.
Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang, juga membenarkan penggunaan font Times New Roman di era tersebut. “Saya masih ingat waktu membuat sampul skripsi, lari ke percetakan Prima. Di zaman itu sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC,” ujarnya.
Frono Jiwo, teman seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, turut membantah klaim Rismon. “Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan,” ujarnya. Frono juga menceritakan bahwa pembuatan skripsi saat itu menggunakan mesin ketik, sementara sampul dan penjilidan dilakukan di percetakan.
Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menegaskan bahwa tuduhan pemalsuan harus dibuktikan. “Membuat palsu artinya dokumen asli tidak pernah ada, namun pelaku membuat surat seolah-olah itu asli. Itu namanya membuat palsu,” tegasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
