Desakan Copot Menpan RB Menguat, Pengangkatan CPNS dan PPPK Ditunda

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto didesak segera mencopot Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini karena menunda pengangkatan hampir satu juta Calon Pegawai Negeri Sipil hasil seleksi 2024 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pengangkatan CPNS yang semula dijadwalkan Maret 2025 diundur menjadi Oktober 2025, sementara PPPK yang seharusnya dilakukan Oktober 2024 mundur hingga Maret 2026.

"Keputusan penundaan itu sangat merugikan. Lebih baik Pak Prabowo segera memecat Menteri PANRB," kata Koordinator Nasional Gerakan Rakyat Pembela Nakes 2024 Fritz Alor Boy.

Fritz menolak kebijakan Menteri PANRB melalui Surat Edaran Nomor 8/1043/M.SM.01.00/2025 yang dirilis pada 7 Maret 2025 dan ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Baca Juga

• Momen Gibran Jadi Juri Lomba AI, Netizen Sindir IPK dan Debat: Ditanya Suku Aja Mikirnya dari Subuh
• Uya Kuya Dituding Bela Owner Skincare, Netizen: "DPR, Dewan Perwakilan Reza?"
• Adian Napitupulu Sindir Andre Rosiade: "Mungkin Sekarang Pahlawannya Ahok"
• Kemendag Tindak 66 Perusahaan Pelaku Kecurangan dalam Penyediaan MinyaKita

“Surat edaran itu sudah tentu merugikan seluruh CPNS dan PPPK,” ujarnya.

Menurut Fritz, Rini Widyantini gagal memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para CPNS dan PPPK. Ia mencontohkan Bidan Pendidik yang sebelumnya juga mengalami penundaan serupa.

“Tahun 2024, Bidan Pendidik mengalami hal yang sama. Kami sudah melakukan aksi-aksi di Kementerian PANRB. Mereka janji memberikan SK PPPK kepada Bidan Pendidik pada tahun 2025. Kok sekarang ditunda lagi?" tanyanya.

Fritz meminta Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri PANRB agar mencabut surat edaran tersebut demi kepentingan para CPNS dan PPPK. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok