Bareskrim Didesak Segera Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, UGM Diminta Klarifikasi

Top Post Ad

 

Repelita Bandung - Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mencuat dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Meskipun Jokowi telah lengser dari jabatannya, kasus ini tidak mereda, bahkan semakin panas. Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terus melakukan upaya hukum, baik melalui gugatan perdata maupun pidana, untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan tersebut.

Gugatan perdata pertama diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), namun terpaksa dicabut setelah salah satu penggugat, Bambang Tri, ditangkap. Gugatan kedua juga diajukan ke PN Jakpus, namun ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang (Niet Onvankelijk verklaard atau NO). Sementara itu, dalam proses pidana, TPUA mendampingi Bambang Tri dan Gusnur yang diadili di Surakarta dengan tuduhan menyebarkan hoaks terkait ijazah palsu Jokowi. Meskipun pengadilan memutuskan bahwa tuduhan hoaks tidak terbukti, TPUA tetap melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata baru.

Analisis ahli forensik digital, Dr. Rismon H. Sianipar, melalui konten Balige Academy, mengklaim bahwa ijazah dan skripsi Jokowi 100% palsu. Temuan ini viral di media sosial dan diharapkan menjadi bukti tambahan untuk melengkapi laporan TPUA di Bareskrim Mabes Polri. Dr. Rismon, yang juga merupakan alumni UGM, secara terbuka menantang Rektor UGM, Prof. Dr. dr. Ova Emilia, SpOG, untuk mengklarifikasi temuan tersebut. "Menurut saya, 100 miliar persen palsu, dan ini harus diklarifikasi. Ayo keluar, bu Rektor, hadapi alumnus UGM ini," tegas Dr. Rismon.

Bareskrim Mabes Polri didesak untuk segera menindaklanjuti laporan TPUA. Baik dengan menunggu tambahan bukti dari TPUA maupun langsung bergerak berdasarkan perkembangan terbaru, Bareskrim diharapkan tidak membiarkan kasus ini berlarut-larut. "Bareskrim adalah pembuka jalan. Mereka harus memeriksa administrasi valid kelulusan Jokowi di UGM dan memanggil langsung Jokowi ke Mabes Polri untuk pemeriksaan," ujar M. Rizal Fadillah, pemerhati politik dan kebangsaan.

Baca Juga

• Pembubaran Paksa Demo Mahasiswa di DPR RI, Bentrok dengan Polisi Tak Terhindarkan
• Baru disahkan, Kelompok Mahasiswa Besok Gugat UU TNI ke MK "Mahasiswa UI Minta Pembatalan Total"
• Demo Tolak UU TNI di DPR Ricuh, Enam HP Mahasiswa Dicopet
• Patrick Kluivert Diserbu Netizen Usai Timnas Indonesia Dibantai Australia, Tagar PatrickOut Menggema

UGM sebagai institusi yang disebut terlibat dalam kasus ini juga didesak untuk tidak tinggal diam. UGM diharapkan membentuk tim independen untuk mengkaji kebenaran informasi dan mengumumkan hasilnya secara jujur dan transparan. "UGM harus menyelamatkan reputasi institusi dengan berlaku jujur, seksama, dan meminta maaf jika terbukti ada kesalahan," tambah Rizal.

TPUA bersama elemen masyarakat lainnya juga telah melaporkan dugaan nepotisme yang melibatkan Jokowi. Namun, Bareskrim dinilai masih enggan menindaklanjuti laporan tersebut. "Jokowi memang payah. Hampir bobrok di semua sisi, baik kesehatan mental, ijazah, korupsi, maupun nepotisme," ujar Rizal.

TPUA berencana melanjutkan perjuangan dengan aksi ke UGM pada bulan Syawal mendatang. Aksi ini diharapkan menjadi momentum untuk membuktikan kejujuran UGM kepada rakyat Indonesia. "The final attack TPUA dan berbagai elemen perjuangan ke UGM Yogyakarta bulan Syawal besok diharapkan menjadi ajang 'halal bil halal' pembuktian kejujuran UGM kepada para aktivis dan rakyat Indonesia," ujar Rizal.

Dr. Rismon menegaskan bahwa pembuktian temuan forensik digital akan diserahkan kepada Bareskrim. Ia mendesak Bareskrim untuk memeriksa administrasi kelulusan Jokowi di UGM dan memanggil langsung mantan presiden tersebut untuk dimintai keterangan. "Bareskrim harus segera bergerak dan bertindak. Informasi dari Dr. Rismon dapat menjadi acuan," tegas Rizal.

Kasus ijazah palsu ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk menindaklanjuti berbagai desakan masyarakat agar Jokowi diadili. "Tidak ada kejahatan yang tertutupi selamanya. Akankah soal ijazah palsu ini menjadi pintu realisasi dari desakan rakyat agar Jokowi ditangkap dan diadili? Mungkin saja," pungkas Rizal. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok