Sosok Muzakir Manaf alias Mualem,Gubernur Aceh Viral Mau Hapus Barcode Pertamina,Ini Reaksi Wamen

Top Post Ad

 

Repelita, Jakarta - Sosok Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menjadi viral di media sosial setelah mengungkapkan rencananya untuk menghapus kebijakan sistem barcode atau QR Code yang diterapkan untuk pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh SPBU di Aceh.

Hal ini disampaikannya saat pelantikannya sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030, pada Rabu (12/2/2025), di hadapan Mahkamah Syariah dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh.

Pernyataan Mualem mengenai penghapusan sistem QR Code di SPBU tersebut mengejutkan tamu undangan dan masyarakat yang hadir dalam pelantikannya. Dalam pidatonya, Mualem dengan tegas menyatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, ia akan menghapuskan kebijakan QR Code saat melakukan pengisian BBM di SPBU seluruh Aceh.

"Yang perlu digarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi, kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini, semua SPBU di Aceh tidak ada lagi istilah barcode. Mohon digarisbawahi," tegasnya.

Mualem menjelaskan bahwa kebijakan QR Code untuk memperoleh BBM di SPBU telah membuat sebagian masyarakat marah dan bahkan ada yang ingin membakar SPBU. Oleh karena itu, ia mengambil kesimpulan untuk menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU di Aceh.

"Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh," ungkap Mualem.

Baca Juga

• Bareskrim Didesak Segera Usut Tuntas Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, UGM Diminta Klarifikasi
• Rieke Diah Pitaloka Perjuangkan Ganti Rugi Tanah Mat Solar, Tagih Janji Pemerintah
• KPK Geledah Kantor Hukum Visi Law Office, Terkait TPPU Syahrul Yasin Limpo
• Mahasiswa Trisakti Cegat Menteri Hukum, Tolak Pengesahan Revisi UU TNI

Mualem juga menilai bahwa pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga ia memutuskan untuk menghapus kebijakan tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara Mualem-Dek Fadh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, mengungkapkan bahwa rencana penghapusan sistem barcode BBM tersebut bukan merupakan program prioritas dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2029. Namun, Ampon Man menegaskan bahwa isu QR Code di SPBU merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan rakyat Aceh.

Menurutnya, kebijakan barcode yang diterapkan di Aceh tidak diberlakukan di wilayah lain, seperti Sumatera Utara, yang tidak menggunakan QR Code saat pengisian BBM di SPBU. Oleh karena itu, Gubernur Aceh ingin agar masyarakat Aceh diperlakukan secara adil oleh pemerintah pusat, khususnya dalam hal kebijakan BBM subsidi.

Pernyataan Mualem ini juga mendapat tanggapan dari Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang mempertanyakan soal distribusi BBM. Yuliot menjelaskan bahwa saat ini ketentuan pembelian BBM bersubsidi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Saat ini, regulasi ini sedang dalam proses revisi untuk mengatur ulang ketentuan pembelian BBM bersubsidi.

Di sisi lain, PT Pertamina juga memberikan tanggapan terkait kebijakan Gubernur Aceh tersebut. Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Susanto August Satria, menyatakan bahwa Pertamina menghormati pernyataan Gubernur Aceh dan akan berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat.

Susanto menjelaskan bahwa pembelian BBM subsidi melalui barcode merupakan mekanisme pencatatan elektronik yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemerintah mengenai pengguna BBM bersubsidi. Hingga saat ini, Aceh telah menjalankan Program Subsidi Tepat BBM Pertalite dengan baik dan tanpa kendala.(*) 

Editor: 91224 R-ID Elok