Roy Suryo Sindir Isi Pembekalan Kepala Daerah: "Para-Para" hingga Pantun Sindiran

Top Post Ad

Repelita Jakarta - Pengamat telematika Roy Suryo menyoroti penyampaian materi dalam pembekalan para kepala dan wakil kepala daerah yang dilakukan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan diksi "para-para" yang disebutnya sebagai ciri khas dari pemateri dalam acara tersebut.

Roy Suryo menegaskan bahwa dalam kaidah bahasa Indonesia, kata "para" sudah mengandung makna jamak sehingga tidak memerlukan pengulangan menjadi "para-para". Menurutnya, penggunaan kata yang tidak tepat ini menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan pemateri dalam memberikan pembekalan kepada para kepala dan wakil kepala daerah yang memiliki kapasitas serta kapabilitas lebih tinggi.

"Tentu wajar jika publik mempertanyakan apa materi yang ingin disampaikan, mengingat kesalahan dalam penggunaan bahasa saja sudah cukup sering terjadi," ujar Roy Suryo.

Pengamat kebijakan umum hukum dan politik, Damai Hari Lubis, juga menyoroti peran pemateri dalam acara tersebut. Ia bahkan menyebut nama Roy Suryo dalam tulisannya yang mempertanyakan apakah Roy Suryo tersenyum atau justru menggelengkan kepala melihat peristiwa ini.

Menariknya, penyampaian materi dalam acara pembekalan ini tidak disiarkan secara langsung oleh media mana pun. Rekaman resmi pun tidak diedarkan secara luas, sehingga publik hanya bisa mendapatkan informasi dari ringkasan yang dirilis oleh media. Dalam materi tersebut, pemateri menekankan bahwa tidak boleh ada program lain selain program dari presiden. Hal ini menuai kritik karena setiap kepala daerah memiliki visi, misi, dan program kerja masing-masing yang sudah disampaikan kepada masyarakat saat kampanye.

Roy Suryo juga menyoroti beberapa poin utama dalam pembekalan, termasuk pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi industri, swasembada energi dan pangan, serta penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kepala daerah juga diingatkan untuk mendukung program penurunan angka stunting dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita.

Baca Juga

• Deddy Sitorus Diminta Buktikan Klaim Ada Utusan yang Tekan PDIP Soal Jokowi
• Sri Mulyani Dikabarkan Mundur, Warganet: Enak Saja, Sudah Bikin Kekacauan Mau Kabur?
• Jokowi Disebut Biang Kerok Defisit APBN dan Lonjakan Utang Negara
• Bahaya Militerisme di Pemerintahan, Bivitri Susanti Ingatkan Dampaknya bagi Demokrasi

Namun, publik masih mengingat kesalahan fatal dalam pernyataan pemateri pada acara sebelumnya, di mana ia menyebut bahwa "asam sulfat" (H₂SO₄) harus diberikan ke masyarakat, padahal yang dimaksud adalah asam folat. Kesalahan ini sempat menjadi perbincangan luas dan menimbulkan pertanyaan terkait pemahamannya terhadap isu kesehatan masyarakat.

Tak hanya itu, Roy Suryo menyoroti bagian pembekalan yang membahas pentingnya toleransi dan pengelolaan anggaran daerah. Dalam pembahasan ini, pemateri menyampaikan pantun yang dianggap menyindir kepala daerah dari partai tertentu.

"Anak merajuk matanya merah, bertemu Pak Raden diberi kedondong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong," demikian pantun yang dibacakan dalam acara tersebut.

Menurut Roy Suryo, pemilihan kata "merah" dalam pantun tersebut jelas mengarah kepada partai tertentu. Ia membandingkan gaya pemateri dengan tulisan-tulisan yang pernah muncul di forum daring Kaskus satu dekade lalu.

"Kesimpulannya, masyarakat berhak mengetahui isi materi pembekalan secara utuh, bukan hanya potongan video atau ringkasan yang telah disunting," tegas Roy Suryo. Ia pun menambahkan sebuah pantun bernada sindiran:

"Fufufafa bikin heboh di Kaskus, Samsul datang bawa asam sulfat. Narkoboy hampir saja jadi kasus, sekolah amburadul tidak manfaat."

Pernyataan ini semakin memperkuat kritik terhadap isi pembekalan yang diberikan, di mana transparansi dan akurasi materi menjadi sorotan utama.(*).

Editor: 91224 R-ID Elok