Prasetyo Edi Diperiksa Bareskrim, Dugaan Korupsi Pengadaan Rusun Cengkareng Era Ahok Menguak Lagi

Top Post Ad

 

Repelita Jakarta - Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi, diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri pada Senin. Prasetyo diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi pengadaan rusun di Cengkareng, Jakarta Barat, pada era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Seusai menjalani pemeriksaan, Prasetyo menegaskan jika kasus ini berkaitan dengan peraturan gubernur atau Pergub. Sebabnya, ia mengklaim tidak mengetahui persoalan lahan itu.

"Tadi ditanya bagaimana apakah mengerti pengadaan tanah di Cengkareng, ya saya enggak ngerti. Orang itu pergub kok bukan perda kalau perda saya tahu," kata Prasetyo di Bareskrim.

Pras mengatakan, perkara ini bermula saat Pemprov DKI Jakarta melalui dinas perumahan dan gedung membeli lahan di Cengkareng senilai Rp668 miliar. Pembelian dilakukan antara Pemprov Jakarta dengan sosok bernama Toeti Noezlar Soekarno pada 2015. Saat itu, Pemprov Jakarta dan pihak kuasa hukum Toeti sepakat membeli lahan seharga Rp14,1 juta per meter.

Namun, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD DKI, lahan yang dibeli ternyata bermasalah.

Baca Juga

• Hendra Lembong Resmi Gantikan Jahja Setiaatmadja sebagai Direktur Utama BCA
• Diyakini Tak Bersalah, Anies Baswedan: Jika Proses Hukum Adil, Tom Lembong Akan Bebas
• Penundaan Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Picu Protes, Honorer Desak Prabowo Bertindak
• Anies Baswedan Ungkap Dapat Banyak Pembatasan Saat Jadi Gubernur DKI, "BUMN Tak Mau Jual Aspal untuk Sirkuit Formula E, Akhirnya Bikin Sendiri"

"BPK mencatat kalau lahan itu masih berstatus tanah sengketa antara Toeti dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI. Berdasarkan keterangan DKPKP, tanah tersebut tercatat sebagai bagian aset per 31 Desember 2015," jelasnya.

Kemudian, terjadi perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta yang dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Jakarta terkait dengan APBD 2015. Kemendagri sempat menggagas mediasi tujuh hari untuk Pemprov DKI dan DPRD membahas RAPBD 2015.

"Ahok saat itu tak mau kompromi dengan DPRD, hingga akhirnya memutuskan APBD sepenuhnya dibahas dan disahkan eksekutif menggunakan Pergub Nomor 160 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2015," ucap Prasetyo.

Prasetyo kemudian membentuk pansus untuk mendalami temuan BPK terkait persoalan lahan tersebut.

"DPRD DKI Jakarta segera membentuk Panitia Khusus Aset yang saya setujui. Saat itu Alm Gembong Warsono diputuskan untuk menjadi Ketua Pansus Aset," tutup Pras.

Diketahui, Bareskrim Polri telah meningkatkan status kasus rusun Cengkareng ke penyidikan usai mengantongi minimal dua alat bukti pada 27 Januari lalu. Kasus yang naik sidik itu berkaitan dengan proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Jakarta pada tahun anggaran 2015. Dalam perkara ini, berpotensi merugikan negara sebesar Rp649 miliar.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok