Repelita Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menghentikan anggaran untuk keluarga janda pahlawan dan perintis kemerdekaan dalam APBD 2025. Langkah ini menuai sorotan berbagai pihak, termasuk desakan agar DPRD DKI Jakarta segera merespons kebijakan tersebut.
Dengan APBD DKI Jakarta tahun 2025 yang mencapai Rp91,34 triliun, penghapusan alokasi anggaran bagi keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan dinilai janggal. Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan ini, mengingat bantuan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas jasa mereka.
Siang harinya, Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno, Ima Mahdiah, meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial DKI Jakarta terkait kebijakan ini. Ia mengungkapkan bahwa anggaran tersebut sebenarnya telah dimasukkan dalam APBD 2025, namun kemudian dicoret oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menindaklanjuti hal ini, Ima Mahdiah segera melaporkan kepada Gubernur Terpilih Pramono Anung agar anggaran tersebut dikembalikan dalam APBD Perubahan. Meskipun pengesahan APBD Perubahan masih beberapa bulan ke depan, Ima memastikan bahwa keluarga pejuang tetap menerima bantuan selama masa transisi.
Sebagai solusi sementara, dana dari Baznas Bazis Jakarta dipertimbangkan untuk digunakan guna membantu keluarga janda pahlawan dan perintis kemerdekaan. Langkah ini diharapkan dapat mengisi kekosongan sebelum anggaran dikembalikan dalam APBD Perubahan.
Kecepatan respons Tim Transisi dalam menangani masalah ini mendapat apresiasi. Banyak pihak menilai bahwa tindakan cepat Ima Mahdiah dan Pramono Anung menunjukkan kepedulian mereka terhadap masyarakat DKI Jakarta.
Publik kini menantikan bagaimana DPRD DKI Jakarta merespons kebijakan ini, mengingat mereka memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan keluarga para pejuang bangsa tetap terjaga. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
