Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Eko Kuntadhi mengomentari situasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang terus menghadapi gelombang demonstrasi di awal masa kepemimpinannya.
Eko mengaku heran melihat kondisi ini, mengingat Prabowo belum genap enam bulan menjabat, tetapi sudah beberapa kali didemo dalam skala besar.
"Belum 6 bulan sudah didemo besar berkali-kali," ujar Eko di Facebook pribadinya @Eko Kuntadhi (18/2/2025).
Blak-blakan, Eko menuturkan bahwa dalam enam bulan awal pemerintahan Prabowo, sebatas harapan pun sulit rasanya untuk dibangun.
"Bahkan harapan saja, gak bisa dibangun," kuncinya.
Sebelumnya diketahui, selain ramai di Media Sosial (Medsos) tagar #IndonesiaGelap, sejumlah kota di Indonesia juga diwarnai dengan aksi demonstrasi.
Aksi ini bukan tanpa alasan, massa aksi dari perhimpunan mahasiswa turun ke jalan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar lebih memperhatikan rakyatnya.
Seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, puluhan mahasiswa melakukan demonstrasi dengan memblokir satu ruas jalan, Senin (17/2/2025) sore.
Pantauan fajar.co.id di lokasi, puluhan mahasiswa itu merupakan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur.
Bukan hanya memblokir jalan, massa aksi juga membakar ban sembari meneriakkan protes terhadap langkah efisiensi pemerintah yang menyasar anggaran pendidikan.
Ketua Cabang HMI Makassar Timur, Muhammad Zulfikar Ridha yang ditemui di lokasi menjelaskan bahwa pihaknya membawa sedikitnya sepuluh tuntutan.
"Yang pertama itu adili Jokowi, kedua tolak efisiensi anggaran pendidikan, tiga menolak perampasan lahan warga," ujar Zulfikar kepada awak media.
Permintaan mahasiswa ini cukup menantang. Mengingat, belum lama ini Prabowo terkesan memuji-muji Jokowi. Bahkan, ia dengan lantang berteriak 'Hidup Jokowi' pada HUT Partai Gerindra beberapa waktu lalu.
Selain itu, kata Zulfikar, mereka juga menyuarakan penolakan terhadap pendidikan yang berbasis PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).
"Kemudian mendesak revisi UU minerba, tolak konsensi tambang terhadap instansi pendidikan," Zulfikar menuturkan.
Tegas, Zulfikar beralasan bahwa pihaknya menolak kebijakan pemerintah yang memberikan konsesi tambang bagi dunia pendidikan.
"Menurut kami kampus tidak berhak mengelola tambang. Yang di mana kampus hanya fokus untuk memperkuat dan memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia," tandasnya.
Bukan hanya itu, Zulfikar juga merefleksi lebih dari 100 hari masa kerja Presiden Prabowo usai dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Zulfikar menganggap bahwa Presiden Prabowo harus melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya di kabinet.
"Reshuffle Menteri yang tidak pro terhadap rakyat," cetusnya.
Tidak berhenti di situ, Zulfikar juga menyoroti maraknya aksi pelecehan seksual dalam kampus. Tidak terkecuali kampus tempat dirinya menimba ilmu.
"Kemudian tindak keras pelaku kekerasan seksual yang ada di kampus," sebutnya.
Lanjutnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mesti diperjelas oleh pemerintah.
"Menurut kami, berdasarkan hasil kajiannya, yang pertama IKN harus jelas, apakah proyek ini memang betul-betul mega proyek ataukah hanya alibi daripada rezim Jokowi untuk menguasai ibukota Jakarta sehingga memindahkan ibukota negara," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
