Repelita Jakarta - Dari apa yang tercermin dalam arah seratus hari implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, tampaknya menunjukkan situasi yang tidak sehat dalam pengelolaan negara di bawah kepemimpinan presiden ke tujuh, Joko Widodo alias Jokowi. Salah satu indikator terpenuhinya alasan tersebut adalah pemotongan biaya operasional dan proyek secara besar-besaran di segala institusi Kementerian dan Lembaga Negara.
Menurut pengamat politik Adian Radiatus, meskipun Presiden Prabowo Subianto berusaha keras memberi atau melindungi kehormatan mantan presiden ke tujuh ini lewat berbagai pernyataan maupun sikap, tampaknya tidaklah cukup untuk menggambarkan bahwa keadaan negara yang ditinggalkan Jokowi adalah baik, sehat apalagi membahagiakan rakyatnya secara luas. Yang hadir adalah rasa tersakiti dan terbebani tanpa dapat menemui jalan keluar kecuali ada secercah harapan dari kebijakan-kebijakan baru Presiden Prabowo.
Penundaan penerapan Pajak PPN sebesar dua belas persen menunjukkan kesulitan yang serius pada tata ekonomi menengah ke bawah bahkan ke atas sekalipun sehingga pemerintahan Prabowo terpaksa harus menunda pemberlakuannya. Indikator penting lainnya dari ekses kebijakan yang sangat tidak bijak adalah tercermin dari cara memberikan status Proyek Strategis Nasional yang sedang dalam peninjauan kembali oleh pemerintah termasuk penundaan proyek IKN kecuali pemeliharaan.
Dari sisi hukum dan keadilan banyak muncul ketimpangan yang menunjukkan ketiadaan wibawa atau mungkin masa bodoh yang tercermin dalam ucapan "bukan urusan saya" khas ala Jokowi kala itu untuk menghindari ketidakmampuannya selaku pemimpin rakyat, termasuk meluasnya perjudian online yang dalam waktu singkat bersih dari dunia maya oleh ketegasan presiden Prabowo Subianto.
Adian Radiatus menambahkan, meskipun secara individu sosok Jokowi mendapat tempat dan perlindungan oleh presiden Prabowo, tetapi tentu saja sangat terlihat bukan terhadap kebijakan-kebijakan maupun pola politik Jokowi yang tak berpihak pada rakyat dalam berbagai bidang kehidupan.
Dengan demikian akumulasi dari berbagai masalah kebangsaan yang ternoda oleh Jokowi termasuk sikap dan pemecatannya secara tidak hormat oleh PDIP sebagai partai yang menjadikannya orang nomor satu Indonesia adalah sepenuhnya perilaku moralitas Jokowi dan sama sekali bukan tanggung jawab Prabowo meski sahabat dekat sekalipun dan rakyat tetap dapat menuntut keadilannya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
