Kepala Desa Kohod Didenda Rp48 Miliar karena Pagar Laut, Diberi Waktu 30 Hari untuk Bayar

Top Post Ad

Repelita Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar. Denda ini dijatuhkan sebagai konsekuensi atas pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, yang dianggap melanggar aturan.

Pernyataan tersebut disampaikan Trenggono saat menjawab pertanyaan anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis. Dalam kesempatan itu, Daniel Johan mendalami peran Kepala Desa Kohod dalam pembangunan pagar laut yang kini menjadi sorotan.

"Itu maksimum 30 hari dia harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," ujar Trenggono di hadapan anggota Komisi IV DPR RI di Jakarta.

Daniel Johan pun meminta kepastian terkait siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Ia menanyakan apakah Kepala Desa Kohod merupakan pelaku utama dalam proyek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Saya hanya ingin penegasan. Apakah dari pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh KKP, pelaku yang membangun pagar laut adalah Pak Kades? Jadi, Pak Kades pelaku yang membangun?" tanya Daniel Johan kepada Menteri Trenggono.

Menanggapi hal tersebut, Trenggono mengonfirmasi bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya memang merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut. Hal ini, kata dia, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan KKP.

Baca Juga

• Polemik Pengangkatan Teddy, Zainal Arifin Minta KASAD Pelajari Lagi Soal Kewenangan
• Denny Siregar Semprot KSAD Maruli: "Rakyat Itu Dielus, Bukan Dibentak Ala Militer"
• Fahri Hamzah Bela Teddy Indra Wijaya: "Penunjukan sebagai Seskab Sah, Tak Langgar Aturan"
• Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Didakwa Beri Suap Rp600 Juta ke Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

"Pak Kades dan staf aparatnya. Iya, mereka mengaku dan itu dibuat dalam surat pernyataan," ungkap Trenggono.

Meski demikian, Daniel Johan menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya membutuhkan pernyataan dari Kepala Desa Kohod dan stafnya, tetapi juga hasil pemeriksaan yang lebih mendalam terkait kasus ini.

"Kami enggak butuh pernyataan, Pak, tetapi hasil pemeriksaan," kata Daniel Johan menekankan.

Trenggono pun kembali menegaskan bahwa hasil pemeriksaan telah menunjukkan keterlibatan Kepala Desa Kohod dan stafnya dalam pembangunan pagar laut tersebut. Pihaknya memastikan bahwa temuan ini telah dikonfirmasi melalui pernyataan resmi dari mereka.

Daniel Johan juga mempertanyakan apakah para pelaku telah membayar denda yang dijatuhkan. Trenggono menjelaskan bahwa hingga saat ini, Kepala Desa Kohod dan stafnya belum melakukan pembayaran karena keputusan denda baru ditetapkan sehari sebelumnya.

Kendati demikian, Trenggono memastikan bahwa batas waktu pembayaran maksimal 30 hari tetap berlaku. Ia juga menyebut bahwa Kepala Desa Kohod dan stafnya telah menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan kesiapan mereka untuk membayar denda tersebut. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok