Repelita Jakarta - Isu reshuffle kabinet semakin menguat setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa perombakan menteri di bidang ekonomi sangat perlu dilakukan untuk mendorong pencapaian target kerja ekonomi kabinet merah putih.
Bhima menyoroti beberapa menteri yang dianggap layak diganti, antara lain Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Salah satunya Budi Ari, Bahlil, Raja Juli, bahkan mungkin Sri Mulyani juga bisa direshuffle. Apalagi, dengan adanya gonjang-ganjing PPN 12%, Coretex yang bermasalah, dan belum diuji coba secara matang," jelas Bhima.
Terkhusus pada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Bhima menyoroti polemik kenaikan PPN 12% yang memicu kemarahan publik, serta penerapan Coretex yang dianggap tidak dipersiapkan dengan matang, yang bisa berdampak pada penurunan target penerimaan pajak. Sementara itu, Bhima juga menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia belum menunjukkan kinerja positif selama 100 hari menjabat di kabinet merah putih. Kebijakan pembatasan LPG 3 kg yang diterapkan Bahlil juga menuai sorotan negatif, dan dianggap kurang sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo.
"Bahlil adalah salah satu menteri yang harus direshuffle karena tidak memiliki peta jalan pemensiunan PLTU," ujar Bhima.
Bhima juga menekankan tantangan ekonomi yang semakin berat ke depan. Isu global seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China, kebijakan proteksionisme yang semakin banyak diterapkan negara-negara lain, serta kompetisi dengan Vietnam yang mampu menarik relokasi industri, menjadi tantangan besar. Di sisi domestik, tantangan ekonomi masih berlangsung, seperti melemahnya daya beli masyarakat, stagnasi pertumbuhan ekonomi di level 5%, kebangkrutan industri padat karya, dan tantangan besar di sektor fiskal seperti pajak dan utang.
Bhima menilai, dengan tantangan tersebut, sosok yang memiliki latar belakang profesional dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi menteri ini. Selain itu, Bhima menyoroti bahwa susunan menteri ekonomi saat ini masih mempertahankan menteri era Presiden Joko Widodo, padahal target-target ekonomi Presiden Prabowo Subianto berbeda dengan era Presiden Jokowi. "Dengan resep yang sama, mengharap Prabowo tidak bisa menargetkan ekonomi yang lebih ambisius. Resep di era Jokowi tidak bisa dilanjutkan lagi sebagian. Untuk itu, paket menterinya perlu diganti," tegas Bhima.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia akan menyingkirkan menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta. Namun, saat itu, Prabowo tidak menjawab tegas apakah reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
![[BREAKING NEWS] Guru PNS, PPPK, dan Honorer Terima Penghasilan 5 Kali Lipat di Maret, Termasuk TPG dan THR](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTUfIYduVPNLI2B2yfryMc0GwFoPMmqiUiAPUzQ0OwqUVDhlw4zG-fE0dxdlRVfrYOvfnTTFoPffyWmjq5p9qiFwvve7gtAi5-z5A3C05j4fn0quDRk2N8A0Lgpe-sdc5_b-pDaxb8FOHEOGoJN_zN4ozmN6LdW1VSheL7ctfTvAKRox_WlqauIYdS4-kd/w680/%5Bad,%5Bpd%5B.webp)
