Repelita, Jakarta - Jurnalis senior Dandhy Laksono melontarkan kritik tajam terkait keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuk seorang Mayjen TNI aktif sebagai Direktur Utama Bulog.
Ia mempertanyakan efektivitas keterlibatan militer dalam sektor pangan, mengingat proyek food estate yang sebelumnya dikelola oleh TNI di Kalimantan Tengah dinilai gagal.
"Militer sudah gagal ngurus proyek food estate di Kalimantan Tengah. Sekarang mau ngurus beras dan makan gratis?" ujar Dandhy di X @Dandhy_Laksono (9/2/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti dominasi aparat di berbagai lini kehidupan di Indonesia.
"Kiri-kanan di Indonesia ketemunya polisi, tentara, atau ormas (preman)," lanjutnya.
Dandhy juga menyinggung Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang selama ini dipimpin oleh para jenderal.
"Organisasi tani (HKTI) dari dulu isinya jenderal. Lihat nasib pertanian kita," tandasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Wahyu Suparyono.
Perombakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 yang diterbitkan pada 7 Februari 2025.
Selain posisi Direktur Utama, Hendra Susanto ditunjuk sebagai Direktur Keuangan, menggantikan Iryanto Hutagaol. Sebelumnya, Hendra menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Perum Bulog menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto," tulis pernyataan resmi dari Perum Bulog.
Mayjen Novi Helmy Prasetya saat ini menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI.
Selain merombak direksi, Erick Thohir juga mengganti Dewan Pengawas Perum Bulog melalui SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025.
Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas dan menunjuk Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai penggantinya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
