"Ronny Sompie Diperiksa KPK Terkait Kasus Pelarian Harun Masiku, Begini Reaksi soal Pemecatannya"

 

Repelita Jakarta - Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pelarian buronan Harun Masiku. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (3/1/2025).

Ronny yang pernah dicopot dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diduga terkait dengan perjalanan Harun Masiku ke luar negeri pada Januari 2020. Keputusan pemecatannya disinyalir dipicu oleh keterlibatannya dalam kepulangan Harun Masiku ke Indonesia, yang kemudian menjadi buronan KPK.

"Kalau itu sih tanya sama Pak Menteri pada saat itu ya, Pak Menteri lebih paham lah kalau menjawab itu," ujar Ronny singkat setelah diperiksa penyidik KPK.

Pada Januari 2020, Harun Masiku kembali ke Indonesia dan masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta, namun informasi terkait kepulangannya sempat simpang-siur. Ronny mengungkapkan bahwa Harun telah berada di Jakarta pada 7 Januari 2020, sementara Menteri Yasonna Laoly menyatakan pada 16 Januari bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Menurut Ronny, simpang-siur informasi ini disebabkan oleh gangguan pada perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta. KPK kini sedang mendalami dugaan keterlibatan Yasonna Laoly dalam kasus ini.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan bahwa status hukum Yasonna masih sedang didalami oleh penyidik. "Segala sesuatunya kan pasti penyidik yang paling nanti menentukan, apakah cukup sebagai saksi," ujar Setyo.

Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Hasto diduga terlibat dalam merintangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara Harun Masiku.

"Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud," kata Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga