Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mendapat peringatan mengenai potensi dampak dari operasional para pembantunya di Kabinet Merapat Putih. Hal ini muncul setelah dugaan adanya operasi yang diatur oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pemerhati politik, Rocky Gerung, berpendapat bahwa perkembangan politik yang terjadi belakangan ini bisa mengubah konstelasi politik Indonesia, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan presidential threshold.
Rocky menyatakan bahwa jika putusan MK tersebut tidak diimplementasikan dalam draf revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR, maka kemungkinan adanya pembatasan bagi partai politik yang dapat mengusung pasangan calon pada Pilpres 2029 tetap akan berlaku.
"Permintaan kita tentu pada Presiden Prabowo untuk memerhatikan sinyal-sinyalnya," ujar Rocky dalam podcast yang ditayangkan bersama jurnalis senior Hersubeno Arief pada Kamis, 9 Januari 2025.
Rocky memprediksi bahwa Jokowi akan berupaya untuk mendorong putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden, untuk maju dalam Pilpres 2029. Namun, dengan adanya keputusan MK yang menghapuskan presidential threshold, peluang Jokowi untuk mengatur jalannya Pilpres 2029 menjadi terbatas.
Rocky menambahkan bahwa potensi "operasi" dalam kabinet Prabowo bisa saja terjadi, yang akan sangat membahayakan stabilitas nasional. Ia menilai bahwa Jokowi memiliki kelompok pemodal yang mendukungnya, sehingga Prabowo harus waspada terhadap potensi intervensi tersebut.
"Yang penting jangan akumulasi modal itu dihalang," tambah Rocky, mengingat pentingnya dukungan oligarki dalam proses politik ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
