Respons Projo soal Jokowi Jadi Finalis Tokoh Dunia Paling Korup Versi OCCRP

 

Repelita Jakarta - Organisasi relawan Jokowi, Projo, menilai tuduhan yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 Jokowi sebagai tokoh yang melakukan kejahatan terorganisasi dan korupsi merupakan framing yang menyesatkan. Sekretaris Jenderal Projo, Handoko, menyatakan bahwa tuduhan tersebut bertolak belakang dengan kinerja Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

Handoko mempersilakan penegak hukum memproses segala tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi. "Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta. Jangan cuma omong-omong," ujar Handoko.

Sebelumnya, organisasi jurnalisme investigasi dunia, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), memasukkan Jokowi ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024. Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis yang paling banyak dipilih tahun ini.

Keempat tokoh lain yang masuk dalam kategori itu adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani.

Handoko mengatakan bahwa penilaian OCCRP tersebut keliru dan tidak memiliki dasar yang jelas. Ia menegaskan bahwa selama menjabat, Jokowi telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan memberikan dampak positif bagi pembangunan.

“Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Kenapa pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja,” ujar Handoko.

Ia juga menambahkan bahwa Jokowi proaktif dalam menindak kasus korupsi, termasuk yang dilakukan oleh para menteri. “Banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk yang dari PDIP,” ujar dia.

Berdasarkan rilis OCCRP, tokoh yang masuk nominasi telah dinilai oleh para pembaca, jurnalis, dan juri "Person of the Year". Dari lima tokoh yang masuk nominasi, Presiden Kenya William Ruto memperoleh suara terbanyak.

William Ruto mendapatkan lebih dari 40 ribu dukungan dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024.

Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menyatakan bahwa korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.

“Pemerintah yang korup ini melanggar HAM, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah,” ujar Sullivan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga