Prabowocare Kebijakan Populis di 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

Repelita Jakarta - Aktivis mahasiswa 1998 Haris Rusly Moti berpendapat bahwa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan komitmen keberpihakan kepada rakyat.

Haris mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pada awal pemerintahan menunjukkan keseriusan untuk merealisasikan janji-janji kepada masyarakat.

"Menurut pandangan saya, dalam 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen tersebut melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini menjadi tanda nyata dari keseriusan mereka untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat," kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Haris mengumpamakan keseriusan yang dilakukan Prabowo-Gibran seperti memberikan down payment (DP) atau “uang muka tanda jadi”. Haris mengutip ajaran Islam di mana sebuah pernikahan dipandang sah jika ada janji atau dibuktikan dengan komitmen nyata berupa mahar, berapa pun nilainya.

"Saya menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah nyata meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas. Beberapa kebijakan 'tanda jadi' bahkan cukup berisiko di tengah tantangan geopolitik dan pelemahan ekonomi global," ujarnya.

Haris menggunakan istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat.

"Saya ingin menggunakan istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Istilah ini terinspirasi dari Obamacare yang digunakan pada era Presiden Barack Obama untuk menggambarkan kebijakan populis di sektor kesehatan," tambah Haris.

Haris menyebutkan setidaknya ada tujuh kebijakan yang mencerminkan warna Prabowocare dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 naik sebesar 2,5 persen. Kebijakan ini diumumkan pada November 2024 dan mendapatkan sambutan baik dari kalangan pekerja.

Kedua, penyesuaian PPN untuk barang mewah. Pemerintah Prabowo berani mengambil langkah menyesuaikan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan, yang mulanya direncanakan naik 1 persen dari 11 persen menjadi 12 persen tanpa selektif.

Keputusan Presiden Prabowo terkait kenaikan pajak yang diterapkan secara selektif untuk barang mewah bisa dikatakan mengambil risiko. Pasalnya, potensi penerimaan pajak yang awalnya diprediksi mencapai Rp75 triliun turun menjadi sekitar Rp3 triliun.

"Kebijakan ini menunjukkan keberanian pemerintah mengambil risiko untuk berorientasi pada perlindungan rakyat, bukan sekadar stabilitas makro ekonomi," ucapnya.

Ketiga, pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Keempat, demi memastikan petani tidak merugi, harga jual gabah naik dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Dengan kebijakan tersebut, maka harga beras akan stabil.

"Kelima, pemerintah membatasi impor jagung, gula, garam, dan beras sebagai langkah awal untuk mencapai visi kedaulatan pangan. Kebijakan ini diambil untuk melindungi harga komoditas lokal yang dihasilkan petani Indonesia," tutur Haris.

Keenam, stimulus ekonomi sebesar Rp38,6 triliun. Stimulus ini meliputi bantuan beras, diskon listrik, insentif pajak, dan pembebasan PPh untuk UMKM. Kebijakan ini dibuat agar daya beli masyarakat meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, program Makan Bergizi Gratis. "Program prioritas ini bertujuan membangun generasi emas 2045. Meski implementasinya belum merata, program ini sudah dirasakan manfaatnya di berbagai daerah. Kritik dan masukan terkait tata kelola dan akuntabilitas program ini tentu menjadi perhatian Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," ungkapnya.

Haris memandang Prabowocare menjadi bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat direalisasikan dalam langkah konkret meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas. Dia berharap semua pembantu presiden bisa menyesuaikan diri dengan gaya baru kepemimpinan Prabowo.

"Alangkah baiknya para menteri dan kepala badan tidak menyampaikan pernyataan ke publik terkait sebuah kebijakan yang belum menjadi keputusan pemerintah, atau belum matang dalam kajiannya," pungkas dia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok