Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1). Seluruh anggota Kabinet Merah Putih hadir dalam sidang tersebut.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto absen karena ada dinas luar negeri dan diwakili oleh KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Dalam sidang tersebut, Prabowo menyinggung polemik pertanahan yang belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Meski tidak secara spesifik menyebutkan kasus terkait pertanahan, ia merujuk pada masalah sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan SHM di atas laut Tangerang dan Surabaya-Sidoarjo.
Prabowo memberikan perintah tegas kepada Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan. "Saya juga sudah memberi keputusan pada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan," kata Prabowo.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap semua aturan yang berlaku di Indonesia. "Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi, tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," tegasnya.
Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa perusahaan yang melanggar kewajiban terkait lahan negara akan mendapatkan sanksi tegas. "Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya," ujarnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
