Repelita Jakarta - Politikus PDIP, Guntur Romli mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan kasus korupsi yang melibatkan nama-nama anak dari mantan Presiden Jokowi. Desakan ini muncul setelah penetapan tersangka Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Menurut Guntur, Hasto akan kooperatif dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku di KPK. "Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan itu taat hukum akan mengikuti prosedur yang ada dan juga akan kooperatif," ujar Guntur Romli dalam wawancara di kanal YouTube Metro TV.
Guntur juga meminta KPK tidak hanya agresif terhadap Hasto, namun juga tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. "Kami minta KPK juga jangan tebang pilih, jangan hanya agresif mengkriminalkan Sekjen PDI Perjuangan," tambahnya.
Selain itu, Guntur menyinggung dugaan korupsi yang melibatkan anak-anak Jokowi, termasuk laporan dosen UNJ, Ubedilah Badrun, mengenai dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep. Ia juga menyebut kasus dugaan ekspor bijih nikel yang menyeret nama mantu Jokowi, Bobby Nasution.
"Kasus-kasus lain, laporannya Ubedilah Badrun, dosen UNJ terkait dengan dugaan korupsinya anak-anak Jokowi, apa yang disampaikan oleh Alm Bang Faisal Basri yang menyebut namanya Bobby terkait dugaan ekspor bijih nikel dan sebagainya itu kapan diusutnya?" ujarnya.
Guntur juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait upaya tebang pilih yang dilakukan oleh KPK dan menyebut bahwa banyak tersangka KPK yang belum ditahan hingga saat ini. "Ada upaya untuk melakukan tebang pilih, bagi kami ada motif politik. Ada 40 lebih orang yang sudah menjadi tersangka KPK, sampai sekarang itu tidak ditahan. Kalau tiba-tiba KPK sedemikian agresif mau menahan Sekjen PDIP, kami juga bisa mengatakan ini semakin kuat upaya kriminalisasi dan pesanan politik," tambahnya.
Guntur juga mempertanyakan siapa yang memesan tindakan terhadap Hasto dan menyinggung keterkaitan KPK dengan era pemerintahan Jokowi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok