Repelita Tangerang - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang hanya mementingkan aspek komersial tanpa memikirkan nasib nelayan. WALHI juga menyebut klaim Pemkab yang mengaku berpihak kepada rakyat hanyalah omong kosong.
“Nggak ada (Pemkab Tangerang mikirin nelayan). Kalau memang dia mikirin nelayan, nggak usahlah mikirin nelayan, pasti akan semua diterima kalau Pemerintah Kabupaten akan berencana menambah luas menjadi 5 persen saja. Walaupun ketentuan undang-undang 30 persen, pasti nggak ada yang ditolak, akan didukung seluruhnya,” kata Deputi Eksternal Eksekutif Nasional WALHI, Mukri Friatna.
Mukri menambahkan bahwa perhatian Pemkab terhadap nelayan sangat minim. “Boro-boro ngebantu yang lain. Emang ada bantuan jaring untuk nelayan misalnya di Kronjo? Nggak ada sama sekali. Nggak ada perhatiannya,” ujarnya.
Menurut Mukri, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang merupakan bentuk pembiaran terhadap masalah yang merugikan nelayan. Pagar sepanjang 30 kilometer itu dibuat dari rangkaian bambu dan hingga kini belum diketahui siapa pemilik serta penanggung jawabnya.
“Itu bagian dari cara dia membunuh nelayan. Jadi kalau misalnya dia bilang berpihak, itu bohong besar, omdo. Apa buktinya?” tegas Mukri. Ia juga mempertanyakan alokasi reklamasi pantai utara yang luasnya mencapai 9.000 hektare.
“Kalau dia (Pemkab Tangerang) berpihak, kasih dong ruang. Jelas-jelas di situ dalam arahannya daerah pantai utara itu kan zona pemanfaatan, zona budi daya. Tapi kok kenapa kemudian dialokasikan untuk reklamasi?” tambah Mukri.
Sebelumnya, keberadaan pagar laut tersebut telah menuai keluhan dari nelayan setempat. Selain mengganggu aktivitas mereka, hingga kini pagar bambu itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok