Repelita Jakarta - Jurubicara PDIP, Mohamad Guntur Romli, meluruskan pernyataan Effendi Simbolon mengenai Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang disebut membantu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dari bidikan KPK terkait kasus suap PAW anggota DPR RI. Effendi menyampaikan hal itu untuk menepis tudingan adanya politisasi hukum atas penetapan Hasto sebagai tersangka.
Guntur membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa justru Hasto yang selama ini membantu Jokowi selama menjabat sebagai presiden.
"Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, membantah pernyataan Effendi Simbolon itu. Karena faktanya terbalik dan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, justru Mas Hasto yang selama ini membantu Pak Jokowi," ujar Guntur kepada wartawan, Kamis.
Selama masa kepemimpinan Jokowi, lanjut Guntur, Hasto beberapa kali ditawari jabatan menteri dan posisi lainnya. Namun, Hasto menolak tawaran tersebut. "Mas Hasto tidak ikut menikmati kekuasaan Jokowi," tegasnya.
Sebagai Sekjen PDIP, Hasto memilih untuk tetap independen dan menjaga jarak dari kekuasaan agar tidak menjadi 'sandera' dengan menerima jabatan publik atau posisi pejabat negara.
"Namun sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto totalitas mendukung dan membantu Jokowi karena instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri dan segenap kader partai," kata Guntur.
Guntur juga menilai bahwa KPK seharusnya memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon atas dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon, 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku (HM)', artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK. Berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini. Maka, KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu," jelas Guntur.
Namun, Guntur menambahkan bahwa Hasto sendiri tidak merasa pernah dibantu dalam kasus Harun Masiku. Jika benar Jokowi membantu, maka kasus tersebut seharusnya tidak pernah ada sejak awal.
"Justru yang dirasakan malah kasus HM ini ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' yang memakai kasus ini untuk menyerang Sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakkan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu saja Jokowi," pungkas Guntur.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
