Oposisi Minta Pasukan Keamanan Presiden Korsel yang Hadang Penyidik Mundur

 

Repelita Seoul - Partai oposisi Korea Selatan yang menguasai mayoritas parlemen meminta pasukan pengamanan Presiden Yoon Suk Yeol (PSS) untuk bekerja sama dalam penangkapan. Mereka menegaskan bahwa penghalang pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat diproses hukum.

"Siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan akan dihukum atas tuduhan menghalangi tugas resmi khusus dan terlibat dalam pemberontakan," kata perwakilan Partai Demokrat Park Chan-dae.

Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Yoon meminta penyidik untuk menahan diri. Ia menilai penangkapan itu adalah upaya yang tidak masuk akal.

"Upaya tidak masuk akal untuk menangkap presiden yang sedang menjabat," ujar Yoon.

Sebelumnya, penyelidik Korsel memasuki kediaman Presiden Yoon Suk Yeol dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait pengumuman darurat militer beberapa waktu lalu. Penyelidik dan jaksa harus melewati barikade keamanan yang super ketat untuk masuk ke rumah Yoon.

"Eksekusi surat perintah penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol telah dimulai," ujar Kantor Investigasi Korupsi (CIO).

Penyelidik CIO, termasuk jaksa senior Lee Dae-hwan, dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman Yoon guna melaksanakan penangkapan. Namun, mereka dihadang oleh militer.

"Mereka dihadang oleh unit militer di dalam setelah masuk," ujar kantor berita Yonhap dalam laporan AFP.

Hingga saat ini belum jelas apakah Tim Keamanan Kepresidenan, yang masih melindungi Yoon sebagai kepala negara, akan mematuhi perintah penyidik atau tidak. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga