MENOHOK "OCCRP Tanggapi Tuduhan Tentukan Tokoh Korup Lewat Voting: Apa Ini Kontes?"

 

Repelita Jakarta - Media sosial baru-baru ini diramaikan oleh pemberitaan tentang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang masuk dalam daftar nominasi tokoh dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Selain Jokowi, terdapat empat nama lainnya yang masuk sebagai finalis tokoh terkorup di dunia, yaitu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Sementara itu, gelar tokoh paling korup jatuh kepada mantan penguasa rezim Suriah, Bashar al-Assad.

Menanggapi masuknya Jokowi dalam daftar nominasi OCCRP, sejumlah pendukungnya menyebut proses penetapan dilakukan secara manipulatif dan berbasis voting. Salah satu pernyataan tersebut datang dari Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer Gerungan, atau yang akrab disapa Noel.

“Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat diragukan, terbukti dari hasil yang terlihat ngawur. Apa yang sebenarnya dikorupsi Jokowi?” ujar Noel.

Dia juga menambahkan, “Kita wajar mencurigai hasil penilaian OCCRP. Ada kabar bahwa kesimpulan mereka diambil berdasarkan nominasi atau voting dari pembaca, jurnalis, hingga pihak terkait lainnya. Penentuan finalis bergantung pada masukan publik dan jaringan OCCRP."

Namun, tudingan tersebut dibantah oleh OCCRP. Melalui akun media sosialnya, OCCRP menjelaskan bahwa nominasi tidak ditentukan berdasarkan voting.

“Nominasi tidak dibuat melalui voting. Juri kami meninjau semua nominasi berdasarkan riset yang mendalam. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan para juri. Ini bukan kontes popularitas,” tulis OCCRP.

Mereka juga menjelaskan alasan pemilihan Bashar al-Assad sebagai tokoh paling korup, yakni karena kerusakan dan kehancuran lintas batas yang diakibatkan oleh rezimnya di Timur Tengah.

OCCRP menekankan bahwa mereka menilai dampak korupsi dan kejahatan secara global. “Kami menginvestigasi korupsi, kejahatan, serta dampaknya terhadap kehidupan dan demokrasi,” tulis OCCRP.

OCCRP juga menegaskan bahwa investigasi mereka dilakukan melalui kolaborasi internasional. “Kami memiliki pengalaman luas dalam bekerja dengan pelapor pelanggaran dan menangani informasi sensitif. Investigasi kami adalah kerja sama global. Kami melacak aliran uang lintas batas dan mengungkap transaksi keuangan yang kompleks,” tutup mereka.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga