"Mahfud MD Dukung Penghapusan Presidential Threshold, Sebut Langkah MK Tepat"

 

Repelita Jakarta - Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tepat.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. Menurut Mahfud, selama ini penerapan ambang batas pencalonan presiden justru membatasi kedaulatan rakyat.

"Saya sebut terobosan MK judicial activism ya, itu bagus sekali karena dia berani membaca situasi dan disesuaikan dengan kebutuhan konstitusi ke depan," ujar Mahfud dalam kanal YouTube-nya, Sabtu, 11 Januari 2025.

Mahfud sepakat presidential threshold dihapus karena telah memunculkan penyimpangan politik yang menegasikan hak kedaulatan rakyat untuk dipilih maupun memilih.

Dia juga mengakui bahwa kondisi politik sekarang berbeda dengan sebelumnya. Ambang batas pencalonan presiden dulu diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, namun belakangan ketentuan tersebut mulai berubah 180 derajat.

"Lama-kelamaan, ketentuan threshold itu dijadikan alat untuk merampas hak-hak konstitusional warga negara, baik untuk mencalonkan orang yang diinginkan maupun untuk memilih orang," tambahnya.

Oleh karena itu, Mahfud menilai bahwa presidential threshold di era politik saat ini sudah tidak relevan lagi. MK pun, menurutnya, menangkap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang harus diperbaiki.

"Dengan ketentuan threshold 20 persen (syarat minimal jumlah kursi di DPR untuk mencalonkan presiden), orang tinggal berkelompok. Yang paling kuat berkumpul lalu bagi-bagi kekuasaan, tapi yang lain bisa dibunuh," tuturnya.

"Ini disimak oleh hakim-hakim MK dan selalu menimbulkan problem politik yang semakin lama semakin buruk," tutup Mahfud. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga