Luhut Protes Bank Dunia Sebut Perpajakan Indonesia Buruk, Rocky Gerung: Itu Era Jokowi

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan, yang baru-baru ini mengungkapkan rasa jengkelnya terhadap Bank Dunia.

Luhut menyampaikan kekesalannya setelah Bank Dunia memberikan penilaian terhadap pengumpulan pajak Indonesia yang dianggap buruk, bahkan disejajarkan dengan Nigeria.

Menurut Rocky, teguran ini lebih merujuk pada pemerintahan Jokowi, bukan pemerintahan Prabowo, yang kini memimpin.

Rocky menjelaskan bahwa Luhut, sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Jokowi yang pernah menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi, memiliki peran besar dalam konteks ekonomi Indonesia.

Penilaian Bank Dunia tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan posisi Indonesia dalam tatanan global dan makroekonomi.

"Bank Dunia memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia, baik dari segi populasi, pertumbuhan ekonomi, maupun kapasitas pasar. Namun, lebih dari itu, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS menciptakan ketegangan dengan negara-negara donor Barat yang sebelumnya berkuasa melalui lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF," ungkap Rocky dalam pernyataannya.

Teguran Bank Dunia yang menyebutkan sistem perpajakan Indonesia buruk, menurut Rocky, merupakan sinyal agar Indonesia melakukan reformasi dalam kebijakan ekonominya, terutama dalam pengelolaan pajak.

"Namun, reaksi Luhut yang menanggapi teguran ini penting untuk dibaca, karena mencerminkan kegagalan pemerintahan sebelumnya dalam mengelola pertumbuhan ekonomi. Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar 1.500 triliun rupiah yang seharusnya bisa disumbangkan ke APBN," ujar Rocky.

Selain itu, Rocky juga menyebutkan bahwa teguran tersebut semakin relevan mengingat posisi Indonesia yang kini lebih aktif di BRICS, yang secara ideologis berbeda dengan negara-negara Barat. Hal ini menyebabkan Indonesia semakin menjadi sasaran kritik internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Rocky juga menyoroti kebijakan pemerintah saat ini, khususnya terkait pengangkatan stafsus oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurutnya, langkah tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan netizen, karena stafsus yang diangkat sebelumnya pernah mengkritik Prabowo saat masa pemerintahan Jokowi.

Tindakan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai blunder dalam politik dan public relations.

"Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu lebih bijak dalam mengelola citra publik dan komunikasi politik. Banyak yang melihat ini sebagai kesalahan yang bisa memperburuk hubungan antara pemerintah dengan publik," kata Rocky.

Secara keseluruhan, Rocky mengingatkan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan besar, baik dari dalam negeri maupun tekanan internasional, terutama terkait kebijakan ekonomi dan politik global. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga