Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyisiran terhadap harta kekayaan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, yang baru-baru ini melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.
Tim Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa laporan yang telah disampaikan Raffi Ahmad masih dalam proses verifikasi oleh tim LHKPN. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Raffi telah tercatat dengan benar dalam laporan tersebut.
"Tentu verifikasi ini penting untuk dilakukan guna memastikan bahwa aset-aset yang dimiliki telah dilaporkan dalam LHKPN dengan akurat," kata Budi kepada wartawan pada Kamis, 9 Januari 2025.
Budi menambahkan bahwa setelah proses verifikasi selesai, laporan tersebut akan dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi e-LHKPN. KPK juga mengimbau agar seluruh wajib lapor menyampaikan laporan harta kekayaannya sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, yaitu pada 21 Januari 2025.
"Sehingga konteks kepatuhan dalam pelaporan LHKPN tidak hanya terkait dengan waktu, tetapi juga terkait dengan kebenaran isi dari laporan tersebut," tegas Budi.
Sampai dengan 7 Januari 2025, KPK mencatatkan bahwa sekitar 72 persen atau 90 dari 124 wajib lapor telah menyerahkan laporan LHKPN mereka. Dari 52 menteri, 44 orang telah melaporkan harta kekayaan mereka, sementara dari 57 wakil menteri, 38 orang sudah melaporkan LHKPN mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
