"Kontroversi OCCRP: Jokowi Masuk Nominasi Tokoh Terkorup 2024, DPR Sebut Laporan Sebagai Propaganda Asing"

 

Repelita Jakarta - Laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menyebut Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), masuk dalam nominasi tokoh paling korup tahun 2024, memicu tanggapan keras dari anggota DPR RI.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyarankan agar masyarakat menyikapi laporan OCCRP dengan skeptis. Menurutnya, media asing, termasuk OCCRP, rentan dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk memecah belah bangsa.

"Sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, saya menyatakan bahwa propaganda asing berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia," kata Irma, seperti yang dilansir dari Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

Irma menilai laporan OCCRP tidak memiliki data yang jelas untuk mendukung klaim tersebut. OCCRP, kata Irma, hanya menggunakan hasil polling sebagai dasar penilaian tanpa mencantumkan fakta, data, dan bukti korupsi yang dilakukan Jokowi.

Lebih lanjut, Irma mengungkapkan kecurigaannya terhadap laporan tersebut. Ia menduga kedekatan Indonesia dengan China menjadi alasan pihak asing ingin memojokkan Jokowi.

Irma juga mempertanyakan mengapa lembaga OCCRP tidak mengangkat isu terkait dominasi Amerika Serikat dalam pengelolaan Freeport di Indonesia. "Kenapa mereka tidak menulis soal sudah berapa lama Amerika menguasai dan menguras Freeport?" tanya Irma.

Berdasarkan laporan tersebut, selain Jokowi, terdapat sejumlah nama lain yang juga disebutkan, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Komentar terkait laporan OCCRP juga datang dari sejumlah pendukung Jokowi. Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, meragukan kredibilitas OCCRP. "Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?" ungkapnya.

Noel, perwakilan Jokowi Mania, juga mempertanyakan kriteria dan fakta yang digunakan OCCRP untuk menilai Jokowi. Ia menduga informasi yang dirilis OCCRP bisa saja merupakan pesanan dari kelompok tertentu yang ingin menyerang Jokowi.

Sekretaris Jenderal Relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, turut menyuarakan pendapatnya. Ia menilai rilis OCCRP sebagai upaya framing jahat yang merugikan nama baik Jokowi dan mencederai martabat bangsa Indonesia. "Penilaian seperti ini hanya mencerminkan bias dan tidak menghormati pendapat rakyat Indonesia yang jelas-jelas masih percaya pada Pak Jokowi," ujarnya.

Handoko menambahkan, jika ada pihak yang ingin membawa masalah ini ke ranah hukum, pihaknya mempersilakan untuk melakukannya. "Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta," tegas Handoko.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga