Repelita, Jakarta - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Dedek Prayudi, mengungkapkan bahwa pengesahan Keputusan Presiden (Keppres) yang akan menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota resmi Indonesia masih dalam tahap persiapan.
Dedek meminta masyarakat untuk bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai status proyek tersebut.
“Tunggu saja tanggal mainnya. Semua sedang disiapkan agar berjalan dengan baik,” ujar Dedek dalam keterangan resminya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menghadapi tekanan dari pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para buzzer jika ia memutuskan untuk menghentikan megaproyek IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Keputusan tersebut dapat memicu kontroversi mengingat sebelumnya Prabowo telah menyatakan akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi.
Namun, pengamat politik Rocky Gerung berpendapat bahwa meski menghadapi potensi kritik, keputusan untuk meninjau ulang atau bahkan menghentikan proyek IKN bisa menjadi langkah yang lebih rasional dalam pengelolaan anggaran negara.
Menurut Rocky, janji politik sering kali bersifat kontekstual, dan memprioritaskan program sosial serta kebutuhan rakyat jauh lebih penting ketimbang melanjutkan proyek yang tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Prabowo sangat rasional dalam mengatakan bahwa proyek infrastruktur seperti IKN perlu dievaluasi," jelas Rocky dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 17 Januari 2025.
Ia menambahkan bahwa jika Prabowo tetap melanjutkan IKN, hal itu akan menurunkan kredibilitasnya sebagai pemimpin dan lebih terkesan sebagai pelanjut kebijakan Jokowi.
Rocky juga menilai bahwa IKN seharusnya sudah dihentikan sejak lima tahun lalu karena banyaknya kritik yang muncul mengenai kelayakan dan konsep pembangunan kota baru tersebut.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, ia yakin pemerintah akan lebih fokus pada program-program yang lebih pro-rakyat, yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat daripada ambisi besar dalam membangun infrastruktur megah.
Sebagai langkah rasional, keputusan Prabowo untuk menunda atau bahkan membatalkan proyek IKN akan memperlihatkan komitmennya pada pengelolaan anggaran negara yang lebih baik dan tepat sasaran, serta mengutamakan kebutuhan dasar rakyat. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
