Repelita Jakarta - Kelompok nelayan menyayangkan pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono terkait pembongkaran pagar laut yang terpasang di Tangerang. Dalam pernyataannya, Menteri KKP meminta agar pagar laut tersebut tidak dibongkar dahulu karena dianggap sebagai barang bukti dalam penyelidikan.
Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani) TB Utomo menganggap pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap TNI Angkatan Laut (AL). Ia berpendapat bahwa tindakan TNI AL yang membongkar pagar laut ilegal sudah sesuai dengan tugas mereka untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan hak nelayan kecil yang terhalang oleh keberadaan pagar tersebut.
"Pernyataan itu adalah bentuk pelecehan terhadap institusi militer kita sebagai garda terdepan pertahanan negara, yang seharusnya dihormati sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian laut dan kedaulatan maritim," ujar TB Utomo.
Utomo juga menilai bahwa langkah yang diambil TNI AL untuk menindak praktik ilegal di laut sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ia pun menyayangkan tuduhan yang dilontarkan oleh Menteri KKP yang dinilai tidak berdasar.
"Alih-alih memberikan dukungan, Menteri KKP justru melempar tuduhan yang tidak berdasar," ujar Utomo.
Ia juga menyebutkan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan adanya koordinasi yang lemah antara KKP dan TNI AL, yang seharusnya bekerja dengan visi yang sama untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Selain itu, Utomo menyoroti lambannya respon KKP dalam menyikapi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kelautan.
"Seharusnya Menteri KKP tidak memperkeruh situasi, tetapi segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi lintas institusi," imbuhnya.
TB Utomo juga menegaskan bahwa pernyataan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap KKP dan melemahkan moral TNI AL dalam menjalankan tugas mereka.
"Menteri Trenggono harus sadar bahwa kinerjanya diawasi oleh rakyat. Komentar yang asal-asalan hanya akan menciptakan kegaduhan baru," tambah Utomo.
Pihak Petani mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri KKP dalam periode 100 hari pertama kepemimpinannya. Presiden diharapkan dapat bertindak tegas terhadap pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai visi maritim Indonesia.
"Kami berharap Presiden bertindak tegas demi menjaga keharmonisan antar lembaga dan mengutamakan kepentingan rakyat, terutama nelayan kecil yang bergantung pada keberlanjutan laut," ujar TB Utomo.
Pihaknya juga menyatakan dukungan penuh terhadap TNI AL atas tindakan cepat mereka dalam menjaga kelestarian laut dan kepentingan publik. "Kami mendukung penuh TNI AL dan berharap tindakan serupa terus dilakukan untuk menegakkan hukum di sektor maritim," pungkasnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
