Repelita Jakarta - Mantan Presiden Joko Widodo tetap eksis di tengah publik meskipun telah lengser. Menurut dosen ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, langkah Jokowi untuk tetap populer merupakan strategi untuk membangun posisi tawar dengan petinggi partai politik.
"Upaya menjaga popularitas di mata publik tetap tinggi, sebagai bagian dari strategi membangun posisi tawar dengan elite-elite politik," ucap Firman saat dihubungi Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 17 Januari 2025.
Firman menjelaskan bahwa Jokowi bukanlah petinggi partai, sehingga mantan Wali Kota Solo itu perlu mencari cara agar tetap eksis di berbagai platform digital. Firman menambahkan, Jokowi masih sering tampil di media dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
"Karena Jokowi bukan elite partai politik, maka untuk memiliki posisi tawar dalam politik, cara yang digunakan adalah mendapatkan dukungan publik," kata Firman.
Menurut Firman, Jokowi memiliki beberapa kepentingan lain untuk tetap menjadi aktor politik di Indonesia. Salah satu kepentingannya adalah untuk menjaga beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi warisan kepemimpinannya.
"Terlebih Jokowi memiliki beberapa kepentingan untuk tetap menjadi aktor politik penting di level nasional antara lain menjaga keberlangsungan proyek yang menjadi legacy-nya seperti IKN, dan menjaga keberlangsungan karir politik keluarganya," ujar Firman.
Selain itu, Jokowi dianggap masih memiliki kepopuleran yang tinggi dalam kontestasi politik Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya calon kepala daerah yang meminta dukungan mantan Gubernur Jakarta tersebut.
Bahkan, Jokowi dianggap ikut mengintervensi penyelenggaraan Pilkada melalui pengaruhnya. Kuasa hukum pasangan Andika Perkasa-Hendar Prihadi (Andika-Hendi), Roy Janses Siagian, menuding dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah.
“Sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam pilkada tahun 2024,” kata Roy.
Roy mengungkapkan bahwa kedekatan Presiden Joko Widodo dengan pasangan calon gubernur rival mereka, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, menjadi salah satu bukti dugaan tersebut.
“Terlihat hubungan sejarah antara calon gubernur Ahmad Luthfi dengan Kapolda Jawa Tengah, Pj Gubernur Jawa Tengah, beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN. Dengan pusat hubungannya adalah Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo,” ucapnya.
Namun, kuasa hukum pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Hamdan Zoelva, membantah tuduhan soal dugaan cawe-cawe Jokowi di Pilgub Jateng. Hamdan menilai apa yang diungkapkan oleh kubu rivalnya itu hanya sekadar asumsi.
"Itu kan bangunan cara berpikir yang harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan konkret dan pengaruhnya di tingkat bawah. Ini yang nanti akan kami jawab," ujar Hamdan usai sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada Jawa Tengah di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 9 Januari 2025.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
