"Jokowi Masuk Nominasi 'Tokoh Korup 2024', Citra Politiknya Terpuruk Pasca Masa Jabatan"

 

Repelita Jakarta - Citra politik mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengalami kemerosotan signifikan setelah namanya masuk dalam nominasi "Tokoh Korup 2024" oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Penunjukan ini menjadi perbincangan publik baik di dalam negeri maupun dunia internasional, memunculkan berbagai tanggapan dan kritik terhadap Jokowi, yang selama dua periode menjabat sebagai presiden dikenal sebagai figur yang kuat.

Pada 31 Desember 2024, OCCRP merilis hasil investigasinya yang menyebut beberapa tokoh dari berbagai negara sebagai kandidat "Person of the Year" dalam kategori korupsi.

Dalam daftar tersebut, Jokowi menduduki peringkat ketiga setelah Presiden Suriah Hafiz al-Assad, yang menempati posisi pertama, dan seorang politisi ternama dari Afrika.

OCCRP, yang dikenal sebagai lembaga jurnalisme investigatif internasional, menyatakan bahwa nama-nama yang masuk ke dalam daftar berdasarkan hasil penelitian mendalam dan polling yang melibatkan jurnalis independen, ahli hukum, dan aktivis.

Meskipun OCCRP tidak memiliki bukti langsung yang dapat dibawa ke pengadilan, laporan mereka menyebutkan sejumlah isu yang melibatkan Jokowi selama masa pemerintahannya.

Selama dua periode kepemimpinannya (2014–2019 dan 2019–2024), Jokowi menghadapi berbagai isu yang mencuatkan kontroversi.

Revisi UU KPK (2019) banyak pihak menilai revisi ini melemahkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Undang-Undang Cipta Kerja kebijakan ini memicu protes besar-besaran karena dianggap menguntungkan pemilik modal dan mengurangi hak pekerja.

Dugaan Penyelundupan Nikel antara tahun 2020–2022, muncul tudingan bahwa ada penyelundupan 5,3 juta ton nikel ke China yang dikaitkan dengan nama keluarga Jokowi.

Peneliti ekonomi Faisal Basri dalam sebuah pernyataan mengungkapkan bahwa KPK sebenarnya sudah memiliki data yang cukup untuk mengusut dugaan gratifikasi yang melibatkan keluarga Jokowi, termasuk bisnis yang dijalankan oleh putranya, Bobby Nasution.

Pada awal masa jabatannya, Jokowi dikenal sebagai pemimpin rakyat yang sederhana dan dekat dengan masyarakat.

Dukungan dari kalangan intelektual, mahasiswa, aktivis prodemokrasi, hingga media massa mengantarkan Jokowi meraih popularitas tinggi.

Jokowi masuk nominasi Terkorup Dunia. Survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi pada periode pertama pemerintahannya (2014–2019) berkisar antara 60–75%.

Namun, pada periode kedua (2019–2024), meski tingkat kepuasan sempat naik hingga 89% pada beberapa survei, kritik terhadap kebijakan dan lingkaran politiknya semakin gencar.

Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan untuk memecatnya pada Desember 2024. Keputusan itu disebut-sebut terkait dengan perbedaan pandangan politik dan dugaan pelanggaran etika partai.

Menanggapi laporan OCCRP, Jokowi menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.

"Kalau memang saya korup, buktikan. Mana buktinya?" ujar Jokowi kepada wartawan.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum jika memang ada bukti konkret yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak korupsi.

Saidiman Ahmad, manajer program di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dalam sebuah artikel berjudul "Senjakala Politik Jokowi", menyebutkan bahwa dukungan terhadap Jokowi dari kalangan intelektual dan aktivis prodemokrasi telah memudar.

"Figur Jokowi yang dulu dielu-elukan sebagai simbol perubahan kini menjadi bahan kritik bahkan dari pendukungnya sendiri," tulis Saidiman.

Pengamat politik lainnya menilai bahwa masuknya nama Jokowi ke dalam daftar OCCRP dapat memengaruhi masa depan politik keluarganya, terutama Gibran Rakabuming Raka, yang diprediksi akan maju sebagai calon presiden pada 2029.

Sementara itu, laporan OCCRP juga mencerminkan perubahan besar dalam lanskap media Indonesia. Pers yang sebelumnya dianggap memiliki keterbatasan akibat tekanan pemerintah, kini dinilai lebih independen dalam menyuarakan kritik.

Kondisi ini menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh meski diwarnai berbagai tantangan.

Kemerosotan citra Jokowi yang terjadi di akhir masa jabatannya menjadi pelajaran penting dalam politik Indonesia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga