Repelita, Subang - Menanggapi maraknya aktivitas penambangan ilegal di wilayah Kasomalang dan Jalancagak, Penjabat (Pj) Bupati Subang Imran bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman melakukan peninjauan langsung ke lokasi penambangan pada Jumat (17/1/25). Peninjauan ini dilakukan untuk mencari solusi atas masalah yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan tersebut.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung sebelum peninjauan, Pj. Bupati Subang Imran menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini. Namun, karena terbatasnya kewenangan di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Subang tidak dapat melangkah lebih jauh dalam menghentikan kegiatan penambangan ilegal tersebut.
“Kami sudah mengirimkan surat permohonan kepada pihak Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan penertiban. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak karena kewenangan ada di provinsi,” ungkapnya.
Pj. Bupati juga menyatakan bahwa Pemkab Subang telah melakukan upaya pencegahan dengan memasang rambu pembatasan kendaraan untuk mengurangi aktivitas penambangan pada jam-jam sibuk, seperti pukul 06.00 - 08.00 WIB pada hari kerja, serta pada jam tertentu di akhir pekan dan hari libur.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menambahkan bahwa dari hasil peninjauan ditemukan enam perusahaan penambangan yang beroperasi di wilayah tersebut. Dari enam perusahaan tersebut, lima di antaranya memiliki izin yang telah kadaluarsa, sedangkan satu perusahaan masih memiliki izin yang berlaku hingga September 2025.
"Sejak November 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan surat teguran kepada lima perusahaan yang izinnya sudah habis masa berlakunya," ujar Herman.
Herman juga menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat telah melakukan langkah-langkah untuk menangani penambangan ilegal ini. Salah satunya adalah melaksanakan BAP dalam perspektif administrasi trantibum dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
"Sudah kami laporkan kepada Kapolda dan memberikan peringatan kepada perusahaan yang bersangkutan," tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan temuan bahwa kendaraan pengangkut material tambang melebihi kapasitas yang ditetapkan, yang berkontribusi pada kerusakan infrastruktur jalan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan peringatan tegas kepada pihak terkait agar tidak melanggar tonase yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Calon Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi penambangan ilegal yang berada di Kecamatan Kasomalang. Dalam video yang diunggahnya di akun TikTok, Dedi terlihat mengecam kinerja pemerintah daerah yang dianggap lamban dalam menanggapi masalah ini. Dedi menyebutkan bahwa truk-truk pengangkut hasil tambang menyebabkan kerusakan parah pada jalan-jalan besar di provinsi tersebut.
“Jangan hanya duduk di belakang meja. Segera turun ke lapangan dan usut tuntas kasus ini,” ujar Dedi dalam video tersebut.
Dedi juga mengkritik Pj. Bupati Subang Imran yang dianggap tidak peka terhadap masalah lingkungan dan mengabaikan aktivitas penambangan ilegal.
"Selama ini tidak ada tindakan nyata. Saya prihatin dengan kinerja pemerintah daerah yang membiarkan penambangan ilegal terjadi tanpa penanganan serius," tegas Dedi.
Aksi tegas Dedi Mulyadi ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Video yang diunggah di TikTok telah ditonton oleh puluhan ribu orang, yang berharap tindakan Dedi dapat menjadi contoh bagi pejabat lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menyelesaikan masalah penambangan ilegal di Jawa Barat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
