Repelita, Jakarta - Fraksi PKS di DPR meminta pemerintah untuk segera menindak tegas terkait polemik pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di laut Tangerang, Banten. Pasalnya, keberadaan pagar laut yang mempengaruhi akses nelayan di zona tangkap ikan, pelabuhan ikan, serta kawasan pariwisata dan pengelolaan energi ini berdampak pada ribuan nelayan dan keluarganya.
Anggota Fraksi PKS, Riyono, mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan nyata kepada nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. “Nelayan kita tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Mereka adalah tulang punggung ekonomi pesisir, dan negara wajib memberikan perlindungan nyata bagi mereka,” kata Riyono kepada wartawan, Senin (13/1).
Selain itu, Riyono menuntut agar pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut diungkap. “Saya ingin tahu langsung, siapa yang membuat pagar ini? Mengapa tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait?” tegasnya.
Riyono juga menyoroti potensi dampak ekologis akibat pemasangan pagar laut. Ia menilai bahwa pemagaran ini dapat merusak habitat biota laut, dan apabila terjadi reklamasi tanpa izin yang sah, kerugian ekologis yang ditimbulkan akan semakin besar. “Pemagaran ini tidak hanya mengganggu akses nelayan, tetapi juga berpotensi merusak habitat biota laut,” ucapnya.
Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer ini berdampak pada 16 desa di enam kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga. Wilayah ini menjadi kawasan pemanfaatan umum yang diatur oleh Perda Nomor 1 Tahun 2023, yang mencakup zona perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, zona pariwisata, dan pengelolaan energi.
Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, ada sekitar 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya yang terdampak, dengan total sekitar 21.950 jiwa yang terimbas secara ekonomi akibat pembangunan pagar laut tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
