Repelita Jakarta - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, disebut-sebut memiliki sejumlah bukti video dan dokumen penting yang diklaim sebagai bom waktu. Tim Kuasa Hukum PDIP, Army Mulyanto, mengklaim bahwa dokumen dan video yang dimiliki Hasto sudah sangat rapi dan bahkan telah dinotariatkan.
"Artinya dari sumber yang terpercaya, dan si narasumber yang ini siap untuk meng-aktakan atau menotarilkan," kata Army, saat dikonfirmasi pada Kamis (9/1/2025).
Army menegaskan, beragam data terkait barang bukti tersebut telah diafirmasi oleh narasumber yang bersangkutan. "Sehingga kalau misalnya itu anggaplah menjadi perdebatan ketika dimunculkan, kita bicara secara legitimasinya ada. Legal standing-nya juga ada," tambahnya.
PDIP, kata Army, sangat konsen terhadap bukti tersebut dan tentunya bukan asal gertak. "Artinya kita juga ngejaga beliau untuk hal-hal yang situasi proses aturan main yang nggak bener lah," ujarnya.
Ketika disinggung soal apakah bukti video atau dokumen tersebut terkait dengan istri Jokowi, Iriana, Army mengakuinya. "Ada. Jadi gini, ada situasi dimana zaman mereka, zaman si Pak Jokowi, datanglah tamu kehormatan dari luar negeri, kunjung ke Indonesia," terangnya. "Terus ada kenang-kenangan, ada cenderamata lah dan itu nilainya berharga," sambung dia.
Menurutnya, itu bukan barang 'recehan' seperti yang sebelumnya diserahkan Jokowi ke KPK. "Karena bukan sekedar kalau misalnya dikasih gitar diserahkan ke KPK, menurut saya mungkin bisa dianggap menjadi proses gimik. Nah kira-kira bisa dibayangin lah, apa yang dikasih. Lebih berharga dari model yang kayak gitu," jelasnya.
Army pun mempertanyakan, apakah barang yang dimaksud telah dilaporkan dengan baik ke KPK. "Ya makanya kalau misalnya kita bicara penegakan hukum oleh KPK, jangan tebang pilih bos. Gitu keadanya," ujarnya.
Army juga menyinggung kejanggalan lain terkait kasus Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. "Yang menarik dari perkara ini sebenarnya ada di dalam putusannya Wahyu, mungkin nanti bisa cek ya. Itu Wahyu kena dalam dua sprindik loh," bebernya. Army merujuk pada dua sprindik, yakni sebagai penerima suap dalam kasus Harun Masiku dan Domingos Mandacan, Gubernur Papua Barat.
"Pertanyaannya yang Papua Barat ini sudah dibuka belum? Atau sudah ditelisik lebih dalam belum? Atau setidak-tidaknya pemberinya sudah dihukum belum?" tanya Army.
Army lantas menantang KPK untuk berani mengusut kasus itu secara tuntas. "Berani nggak KPK kejar juga itu si pemberi dan kasus yang Papua Barat itu. Jadi makanya sekali lagi, balik ke topik awal, jangan tebang pilih KPK," katanya.
Meski demikian, Army menegaskan bahwa kliennya akan mematuhi proses hukum. "Ini akan disikapi oleh Pak Hasto, kami menghormati proses hukum. Panggilan juga dilakukan. Senin juga Pak Hasto terjadwal (pemeriksaan), Insya Allah hadir," tutupnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
