Repelita Jakarta - Anggaran fantastis Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan hanya akan mencakup biaya hingga Juni 2025. Hal ini telah diingatkan oleh Pimpinan Komite III DPD RI, Filep Wamafma.
Filep menyatakan bahwa sejak awal dirinya telah memperingatkan agar pemerintah berhati-hati terkait keberlanjutan program MBG ini. "Pemerintah harus memperhatikan aspek keberlanjutan dari program ini," ujar Filep dalam keterangannya.
Menurut Filep, MBG bukan sekadar pemenuhan janji kampanye yang dapat dihentikan kapan saja. Bahkan, program ini sudah membekas dalam ingatan masyarakat, khususnya orang tua siswa, yang berharap MBG akan berjalan terus.
Namun, Filep sudah mengingatkan bahwa anggaran tersebut tidak akan cukup untuk menutupi seluruh tahun. "Terbukti perkiraannya hanya sampai Juni tahun ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Pasti perlu tambahan anggaran. Mau ambil dari mana lagi?" ujarnya.
Juru Bicara Istana Kepresidenan menyatakan bahwa kekurangan anggaran tersebut akan ditutup dengan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto. Namun, Filep menilai hal itu justru akan menimbulkan masalah serius.
"Penggunaan uang pribadi Presiden selaku pejabat negara menyimpang dari prinsip pengelolaan keuangan negara," kata Filep, merujuk pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Menurutnya, semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola melalui mekanisme resmi APBN.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban akan menjadi masalah jika menggunakan uang pribadi. "Hal seperti ini mengindikasikan persoalan serius terkait keberlanjutan program ini," tegasnya.
Filep juga mengimbau pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah agar program MBG ini dapat terus berlanjut. Ia menekankan pentingnya pembenahan data anak-anak sekolah dan ibu hamil untuk menghindari potensi penyelewengan.
"SOP-nya belum jelas seperti apa. Saya khawatir belum sampai Juni 2025, anggaran sudah habis," ujarnya. Kendati demikian, Filep menegaskan bahwa Komite III DPD RI mendukung pelaksanaan program MBG dengan sejumlah catatan terkait efektivitas penggunaan anggaran dan keberlanjutan program. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
